SURAT DAKWAAN

Nomor Register Perkara: PDM- 782/Eku.2/12/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA:

1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN:

1. Penangkapan                   : Tanggal 08 November 2024 s/d 09 November 2024

      2. Penahanan

-  Penyidik                         : Tidak dilakukan Penahanan;

-  Penuntut Umum             : Rutan sejak tanggal 19 Desember 2024 s/d 07 Januari 2025;

-  Perpanjangan PN          : Rutan sejak tanggal 8 Januari 2025 s/d 6 Februari 2025.

1. DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I NENGAH SUJANA selaku Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan pada PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH (Direktur YMFK PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH) berdasarkan Akte Notaris No. 24 tanggal 29 Maret 2005 dan terakhir diperpanjang berdasarkan Akte Notaris  No. 32 tanggal 20 Desember 2022, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi IDA BAGUS TONI ASTAWA selaku Direktur Utama pada PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BALI ARTHA ANUGRAH (PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH) berdasarkan Akte Notaris No. 21 tanggal 9 Agustus 2011 dan terakhir diperpanjang berdasarkan Akte Notaris  No. 32 tanggal 20 Desember 2022,  dan Saksi I GEDE DODI ARTAWAN pada tahun 2017 menjabat selaku Account Officer pada PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH berdasarkan Surat Direksi PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH tanggal 15 Juni 2010 kemudian sejak tahun 2018 menjabat selaku Kepala Bagian Kredit pada PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH Nomor : 284/Kep/BAA/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 171 Kelurahan Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa berawal dari PT BPR PANCA SEDANA yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian BPR Nomor 271 tanggal 30 April 1992 perihal pendirian PT BPR PANCA SEDANA pada tanggal 22 Mei 2001 diambil alih oleh Saksi I Bowo Saputro dan saksi Ivan Kristanto selaku Pemegang saham, kemudian berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 29 Maret 2005 tanggal 29 Maret 2005 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tentang perubahan PT BPR PANCA SEDANA berubah menjadi PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang bergerak di bidang perbankan meliputi simpanan, pinjaman dan deposito;
• Bahwa susunan pemegang saham, komisaris, direksi dan pegawai di PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH tanggal 25 Mei 2015 yang berkaitan dengan perkreditan, Terdakwa I NENGAH SUJANA bersama saksi Ida Bagus Toni Astawa dan saksi I Gede Dodi Artawan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. 1. 1. 1. Saksi Ida Bagus Toni Astawa, S.E selaku Direktur Utama PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
2. Bertanggungjawab atas penyusunan PKPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar KPB (Kebijakan Perkreditan BPR) untuk dimintakan persetujuan kepada  Dewan Komisaris;
3. Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
4. Memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
5. Memastikan bahwa PKPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
6. Menetapkan anggota-anggota Komite Kredit (KK);
7. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja perkreditan yang dituangkan daiam    rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
8. Memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah terlaksana;
9. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja atau pegawai/Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit intern;
10. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling kurang mengenai:

1. Perkembangan dan kualitas portotolio perkreditan secara keseluruhan;
2. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, dan debitor grup dan debitur besar;
3. Melaporkan kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
4. Penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;
5. Temuan-temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan/pelanggaran-ketentuan di bidang perkreditan yang dilaporkan oleh satuan/unit kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi sebagai audit intern bank atau Direksi yang ditunjuk melaksanakan fungsi audit intern;
6. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
7. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan dibidang perkreditan yang merupakan temuan auditor eksternal dan/atau  Bank Indonesia; dan
8. Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan satuan/unit kerja perkreditan atau pegawai yang menangani perkreditan.

1. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan dan memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.
2. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja atau pegawai/Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit intern.

1. 1. 1. 1. Terdakwa I NENGAH SUJANA selaku Direktur YMFK PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan antara lain dengan memantau penerapan prosedur kepatuhan.
4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait POJK.
6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelangaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

1. 1. 1. 1. Saksi I Gede Dodi Artawan selaku Account Officer PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
2. Bertugas untuk mendapatkan calon debitur yang potensial bagi bank baik yang masuk dalam target market segmentasi.
3. Memberikan penjelasan secara umum kepada calon nasabah tentang persyaratan kredit dan mencari informasi apa tujuan nasabah mendapatkan kredit serta informasi lainnya.
4. Menyusun dan membuat proposal kredit terhadap calon debitur yang mempunyai potensi untuk memperoleh kredit berupa informasi perusahan sesuai dengan outline kredit memorandum.
5. Menyusun dan membuat analisis keuangan dan analisis lainnya dari nasabah dan selanjutnya diserahkan kepada komite kredit baik secara langsung ataupun sirkulasi.
6. Menyampaikan rekomendasi atas proposal kredit yang diajukan kepada anggota komite kredit.
7. Bertanggung jawab untuk memonitoring kredit yang sedang berjalan dan apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok maupun bunga.
8. Melakukan penagihan untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah

Saksi I Gede Dodi Artawan selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa pencatatan permohonan kredit (calon debitur) dan memerintahkan kepada bawahannya untuk menganalisis permohonan sesuai urutan masuk permohonan dimaksud.
2. Memeriksa serta memberikan tugas kepada bawahannya (analis kredit) untuk menganalisis dan memutuskan sesuai wewenang atau membuat usulan kepada komite kredit.
3. Memberi perintah kepada bawahannya agar membuat Surat Persetujuan Penegasan Kredit (SPPK) yang memuat syarat-syarat yang telah disetujui oleh Komite Kredit. Sebaliknya apabila permohonan kredit ditolak agar bawahannya juga membuat Surat Penolakan atau Penangguhan yang memuat alasan penolakan.
4. Memberikan perintah untuk membuat dan memeriksa Akad Perjanjian Kredit beserta lampiran-lampirannya kepada bawahannya sesuai isi Surat Persetujuan Kredit yang telah disetujui oleh Permohonan Kredit.
5. Memeriksa jaminan yang diserahkan oleh pemohon kredit yang telah disetujui telah diikat sesuai prosedur.
6. Menyerahkan berkas kredit secara lengkap kepada Administrassi Kredit dengan penjelasan bahwa mulai saat itu pemohon telah menjadi debitur serta meminta berkas kredit agar disimpan setelah ditandatangani oleh Dewan Direksi.
7. Menindaklanjuti pengaduan, temuan dan permasalaan yang disampaikan olh administrasi kredit mengenai kurang lengkapnya data, tunggakan kewajiban debitur.
8. Memeriksa atas pengajuan addendum kredit mengenai Plafon kredit, jangka waktu, suku bunga, perubahan/penggantian jaminan termasuk penilaiannya dan hal-hal lainny mengenai perubahan kredit, sebelum diajukan kepada atasan.
9. Bekerjasama dengan administrasi kredit tentang kelengkapan dari data pemohon yang diajukan sebelum mealakukan pencaira dan di dalam mengatasi kredit macet/bermasalah.

• Bahwa pada tahun 2017, Debitur PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH banyak mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit sehingga menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur, selanjutnya I Bowo Saputra selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) menyampaikan kepada Direksi PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH agar menjaga nilai Non Performing Loan (NPL) PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH kurang dari 3% serta meminta agar terdapat pertumbuhan aset dan penyaluran kredit di PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH, terhadap kondisi tersebut, kemudian Saksi Ida Bagus Toni Astawa menyampaikan kepada Terdakwa I NENGAH SUJANA guna mengatasi kondisi yang terjadi di PT BRP BALI ARTHA ANUGRAH tersebut. Dari hasil komunikasi antara Saksi Ida Bagus Toni Astawa bersama dengan Terdakwa I NENGAH SUJANA timbul niat untuk membuat fasilitas kredit fiktif yang tujuannya untuk kelengkapan dalam pembuatan laporan palsu seolah-olah penyaluran kredit dari PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH masuk dalam kategori NPL yang sehat dengan nilai kurang dari 3?ngan menggunakan data kelengkapan permohonan kredit dan nama pemohon kredit yang tidak benar (palsu) yang sumbernya diambil  dari nama debitur PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang menunggak atau yang pinjamannya sudah lunas.

• Bahwa selanjutnya Saksi Ida Bagus Toni Astawa bersama Terdakwa I NENGAH SUJANA memerintahkan saksi I Gede Dodi Artawan selaku Kabag Kredit PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang berwenang antara lain menganalisis permohonan kredit di PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH untuk membuat fasilitas kredit fiktif sebanyak 635 dengan menggunakan 151 nama debitur dengan total plafon sebesar Rp325.470.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

• awalnya setiap akhir bulan, Saksi Ida Bagus Toni Astawa melakukan pengecekan jumlah NPL pada Core Banking System (CBS) di BPR BALI ARTHA ANUGRAH yaitu Banking Smart System (BSS). Jika NPL BPR di atas 5%, maka akan dilakukan pencairan kredit fiktif guna membayarkan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga debitur menunggak;
• bahwa untuk membayarkan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga debitur menunggak, tersebut, Saksi Ida Bagus Toni Astawa membuat catatan yang ditulis tangan pada selembar kertas yang berisikan informasi terkait tanggal, nama debitur yang akan dicairkan kreditnya, beserta jenis kredit, nominal plafon, bunga, dan jangka waktu kredit kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada saksi Ni Nyoman Kamiarti alias Komang selaku Admin Kredit dan memerintahkan saksi NI Nyoman Kamiarti alias Komang untuk dilakukan pencairan fasilitas kredit fiktif baru tanpa disertai dengan kelengkapan dokumen kredit, diantaranya:

1. Form permohonan kredit debitur beserta kelengkapan syarat pengajuan kredit;
2. Agunan yang memadai;
3. Analisis kredit dan hasil pengecekan SLIK;
4. Persetujuan kredit yang ditandatangani Direktur Utama dan debitur; dan
5. PK yang ditandatangani oleh debitur beserta pasangan, pemilik jaminan beserta pasangan, dan Direktur Utama.

• bahwa nama-nama calon debitur yang diberikan Saksi Ida Bagus Toni Astawa tersebut merupakan debitur PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang tercatat pernah mendapatkan fasilitas kredit dari PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang menunggak atau debitur PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang sudah lunas pinjamannya.
• bahwa agunan yang dijaminkan untuk pemberian fasilitas kredit fiktif tersebut menggunakan agunan yang sama atas kredit debitur sebelumnya, atau Saksi Ida Bagus Toni Astawa menentukan sendiri agunannya jika terdapat perubahan agunan atas kredit tersebut atau pembuatan kredit fiktif baru sehingga 1 (satu) agunan dapat digunakan untuk pinjaman atas nama beberapa debitur;
• bahwa pembuatan kredit fiktif pada waktu saksi I Gede Dodi Artawan menjabat Account Officer PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH, saksi I Gede Dodi Artawan membuat kredit fiktif dengan membuat memorandum usulan kredit, analisa keuangan, analisa kredit yang hanya formalitas saja karena tidak sesuai dengan faktanya (palsu) karena saksi I Gede Dodi Artawan tidak melakukan survey lokasi debitur, jaminan debitur, survey usaha ataupun penghasilan debitur lalu setelah berkas kredit dilengkapi, kemudian diserahkan kepada komite kredit yaitu Saksi Ida Bagus Toni Astawa selaku Direktur Utama.
• bahwa setelah saksi I Gede Dodi Artawan menjabat Kabag Kredit pada tahun 2018,  saksi I Gede Dodi Artawan melakukan pembuatan kredit fiktif dengan mengisi analisa kredit, memorandum kredit, permohonan kredit, perjanjian kredit yang tidak sesuai fakta atau dengan cara memalsukan data dan selanjutnya menandatangani berkas kredit sebagai komite kredit.
• bahwa Saksi Ida Bagus Toni Astawa juga memerintahkan saksi Ni Nyoman Kamiarti alias Komang untuk menyiapkan dokumen berupa:

1. Form permohonan kredit tanpa tanda tangan debitur yang hanya saksi Ni Nyoman Kamiarti tuliskan informasi nama debitur, plafon, dan jangka waktu kredit;
2. Kartu pembayaran angsuran debitur (kartu merah) yang diketik oleh saksi Ni Nyoman Kamiarti;
3. Kuitansi pencairan dicetak oleh saksi Ni Nyoman Kamiarti dengan data/informasi berupa nama debitur, plafon, jangka waktu, dan biaya-biaya berupa provisi, administrasi, notaris, dan materai.

• Bahwa setelah dokumen tersebut disiapkan, selanjutnya saksi Ni Nyoman Kamiarti menyerahkan dokumen form permohonan, kartu merah, dan kuitansi pencairan kepada saksi Ngakan Putra Abyanta Selaku Account Officer untuk menginput dropping pencairan ke Bank Banking Smart System (BSS) menggunakan user id saksi Ngakan Putra Abyanta, selanjutnya, saksi Ngakan Putra Abyanta atau saksi Ni Nyoman Kamiarti alias Komang memberikan kuitansi bukti pencairan kepada bagian Umum dan operasional serta kepada Teller, sedangkan dokumen lainnya saksi Ngakan Putra Abyanta kembalikan kepada saksi Ni Nyoman Kamiarti alias Komang;
• Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Ida Bagus Toni Astawa, saksi Ni Made Armini selaku Kabag Umum dan Operasional, saksi Ni Nyoman Kamiarti dan saksi Ngakan Putra Abyanta memetakan/menentukan debitur pada BSS yang berpotensi turun kolektibilitas 3 dan debitur-debitur referensi Saksi Ida Bagus Toni Astawa untuk dibayarkan angsurannya menggunakan dana pencairan kredit fiktif agar tetap menjadi kolektibilitas 2, dengan tujuan agar nilai NPL PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH  menjadi terjaga dan kurang dari 5%.
• Bahwa selanjutnya saksi Ni Nyoman Kamiarti menyerahkan kwitansi bukti pencairan kepada saksi Ni Made Armini atau kepada Teller untuk proses pencairan kredit fiktif guna membayar pelunasan dan/atau tunggakan angsuran atas nama debitur yang telah ditentukan.
• Bahwa selanjutnya bagian Teller seolah-olah akan melakukan penyerahan dana secara tunai kepada debitur sesuai dengan nilai yang tercantum pada kuitansi bukti pencairan kredit, namun pada kenyataannya tidak terdapat fisik uang yang diserahkan melainkan dana pencairan kredit tersebut langsung digunakan untuk membayar tunggakan angsuran debitur dan apabila ada sisa uang, akan diserahkan kepada Saksi Ida Bagus Toni Astawa. Transaksi pembayaran tunggakan angsuran yang bersumber dari pencairan kredit fiktif tersebut dapat dilakukan secara back dated, yaitu dengan mengubah tanggal dan waktu yang tertera pada komputer. Hal tersebut dilakukan untuk mengaburkan sumber dana pembayaran angsuran kredit.
• Bahwa setelah selesai menginput pembayaran tunggakan angsuran tersebut, saksi  Ni Made Armini atau petugas teller bank mencetak bukti pembayaran angsuran, lalu menyerahkannya kepada saksi Ni Nyoman Kamiarti;
• Bahwa Selanjutnya, berdasarkan bukti pembayaran angsuran tersebut, saksi  Ni Nyoman Kamiarti dengan diketahui oleh saksi I Gede Dodi Artawan menyiapkan dokumen:

1. Kartu merah dengan mengetikkan data pembayaran pokok, bunga, dan denda menggunakan mesin tik; dan
2. Mencetak Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK)/Offering Letter dan Perjanjian Kredit (PK).

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut beserta form permohonan kredit, diserahkan oleh saksi Ni Nyoman Kamiarti kepada Saksi Ida Bagus Toni Astawa untuk dimintakan tanda tangan debitur dimana ada beberapa dokumen yang telah dilengkapi dengan tanda tangan debitur oleh Saksi Ida Bagus Toni Astawa dan ada dokumen yang tanda tangan debiturnya ditandatangani oleh Saksi Ida Bagus Toni Astawa dengan cara menirukan tanda tangan debitur tersebut;

• Bahwa setelah dokumen yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan kembali oleh Saksi Ida Bagus Toni Astawa kepada saksi Ni Nyoman Kamiarti untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi I Gede Dodi Artawan  dan saksi Ngakan Putra Abyanta untuk dibuatkan analisa kredit secara fiktif dengan data/informasi sebagai berikut:

1. Dokumen copy identitas pemilik agunan dan copy jaminan dari saksi Ni Nyoman Kamiarti atau menggunakan data yang telah diinput pada BSS;
2. Data pada dokumen analisa kredit berasal dari data lama fasilitas kredit sebelumnya dan informasi berupa usaha, tujuan penggunaan kredit, jenis kredit, nilai agunan diperoleh dari Saksi Ida Bagus Toni Astawa tanpa disertai dokumen pendukung;
3. Data sumber dana/penghasilan dan biaya pengeluaran debitur, diinstruksikan oleh Saksi Ida Bagus Toni Astawa agar disesuaikan sehingga dinilai layak;
4. Tidak dilakukan survey agunan dan usaha debitur serta tidak dilakukan pengecekan SLIK; dan
5. Pada dokumen analisa kredit dicantumkan bahwa pengikatan dilakukan secara notarill. Hal ini berdasarkan instruksi dari saksi Ni Nyoman Kamiarti bahwa akan dilakukan pengikatan SKMHT oleh Notaris.

• Bahwa pemberian fasilitas kredit fiktif dengan cara sebagaimana tersebut diatas terus dilakukan hingga sebanyak 635 fasilitas kredit fiktif dengan menggunakan 151 nama debitur dengan total plafon sebesar Rp325.470.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :

1. Debitur referensi/kelolaan Saksi Ida Bagus Toni Astawa sebanyak 550 fasilitas kredit fiktif dengan menggunakan 121 nama Debitur dengan total plafon Rp296.715.000.000  (Dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);
2. Debitur referensi Terdakwa I NENGAH SUJANA sebanyak 85 fasilitas kredit fiktif dengan menggunakan 30 nama debitur dengan total plafon Rp28.755.000.000.- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah)

• Bahwa rincian 550 fasilitas kredit fiktif yang merupakan referensi Saksi Ida Bagus Toni Astawa yang diajukan dengan menggunakan dokumen palsu berupa data kelengkapan permohonan kredit dan nama sebanyak 121 pemohon kredit yang tidak benar (palsu) yang sumbernya diambil  dari nama debitur PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH yang menunggak atau yang pinjamannya sudah lunas, dengan total plafon Rp.296.715.000.000 sebagai berikut :