1. Menyatakan bahwa TINDAKAN TERMOHON BERUPA PENANGKAPAN TERHADAP DIRI PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/77/VIII/RES.1.8/2025/DITRESKRIMUM tanggal 14 AGUSTUS 2025 ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM;
2. Menyatakan bahwa PENETAPAN STATUS PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/ 148 / VIII /RES.1.8/2025/Ditreskrimum

tanggal 15 Agustus 2025 adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM;

1. Menyatakan bahwa TINDAKAN TERMOHON BERUPA PENAHANAN TERHADAP DIRI PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : SP.Han/ 84 /VIII/ Res.1.8/2025/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2025 adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM;
2. Menyatakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan Nomor : SPDP /151/ VIII/RES.1.8/2025/DItreskrium yang diterbitkan Termohon tanggal 13 Agustus 2025 adalah cacat hukum, karena tidak disampaikan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 109 KUHAP dan Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015, sehingga seluruh tindakan penyidikan yang bersumber darinya batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa segala tindakan, keputusan, dan/atau penetapan lebih lanjut yang merupakan akibat hukum dari penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. MENGHUKUM TERMOHON UNTUK SEGERA MENGELUARKAN PEMOHON DARI TAHANAN DEMI HUKUM, DAN MEMULIHKAN SELURUH HAK-HAK PEMOHON DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN, HARKAT, SERTA MARTABATNYA;
5. MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA       ;
6. MENGHUKUM TERMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.