1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan a quo 3. Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo; 4. Menyatakan Surat Ketetatapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/Henti.Sidik/108d/V/RES.1.11./2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Mei 2026 beserta turunan dan rujukan yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; 5. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti.Sidik/588d/V/RES.1.11./2026/Ditreskrimum tertanggal 18 Mei 2026 yang diterbitkan oleh TERMOHON beserta turunan dan rujukan yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;