1. TERDAKWA :

II. PENAHANAN :

1. Oleh Penyidik Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Oleh Penyidik dengan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal  22 Januari 202
3. Oleh Penyidik dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Denpasar sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Oleh Penuntut Umum dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

III. DAKWAAN :

Primair :

--------- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MENDRAWAN M.Si sebagai Kepala/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018,  bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
• Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
• Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
• Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
• Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019,  Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit meliputi:

• Pawos 31 yang pada poin (4);
• Pawos 32;

• Pawos 34.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024  yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa  dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

• Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
• Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
• Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :

1. Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
2. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
3. LPD dapat  memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
4. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
5. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 ?ri jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
6. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

• Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
• Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan  tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :

1. Kepala/Pamucuk                                : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan     : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen                         : I Nyoman Ribek Adiputra

• Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank  Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah)  dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
• Bahwa  pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan  namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
• Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD,  saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;
• Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;  
• Bahwa Terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan dan diketahui juga oleh saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;  
• Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
• Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00,  rincian berikut.

1. Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

1.  I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

1. I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

1.  I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

1. Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

1. Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

1. Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

• Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa (I Wayan Mendrawan, M.Si.), Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
• Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
• Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00
4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;

• Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra;
• Bahwa selain itu Terdakwa selaku selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan  bersama-sama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
• Bahwa Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya  saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial.
• Bahwa perbuatan terdakwa selaku selaku Kepala/Pamucuk bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra Bendahara/Patengen dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
   • • • Pasal 1 angka 16 yang menerangkan  ; “Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.
       • Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : “prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:  Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)”
       • Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan  : “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”
       • Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:

1. Sistem Administrasi LPD;
2. Kecukupan Modal;
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
4. Sistem Klasifikasi Pinjaman;
5. Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
6. Manajemen peyangga likuiditas;
7. Penilaian kesehatan LPD;
8. Penilaian peringkat risiko LPD;
9. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
10. Pelaporan:

• Bulanan
• Triwulan
• Tahunan

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :
   • • • Pasal 7 ayat (1)  bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : ”sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib”;
       • Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;
       • Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

1. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019,  Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:

1. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
2. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
3. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.

1. Pawos 34 menyatakan:

1. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
2. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
3. Komite kredit terdiri dari:

• Bagian Analisa kredit
• Bagian administrasi kredit
• Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
• Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar  Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah)  atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022  Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024  yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

--------- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MENDRAWAN M.Si sebagai Kepala/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018,  bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
2. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah / kepada pihak ketiga;
4. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
5. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

Namun Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku Bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA), Terdakwa mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan kasbon yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan tanpa pengenaan bunga dan tanpa penyertaan jaminan, Terdakwa memerintahkan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD untuk membuat pendapatan semua dengan mencatatkan pembayaran kredit pada primanota dengan memberikan kode D (Daging) dan kode R (Ribek) padahal pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur serta Terdakwa selaku Kepala /Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD membuat kredit pinjam nama atau kredit fiktif tanpa sepengetahuan orang yang dicantumkan namanya sebagai Pemohon kredit, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024  yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha, perbuatan mana dilakukan terdakwa  dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

• Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

• Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

• Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
• Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :

1. Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
2. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
3. LPD dapat  memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
4. Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
5. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 ?ri jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
6. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

• Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
• Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan  tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :

1. Kepala/Pamucuk                                : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan     : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen                         : I Nyoman Ribek Adiputra

• Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas dari Kepala/Pamucuk:

1. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
2. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah / kepada pihak ketiga;
4. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
5. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

• Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank  Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah)  dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
• Bahwa  pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan  namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
• Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD,  saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;
• Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyusun RK-RAPB tahunan LPD dengan benar, tidak menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, sehingga pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;   
• Bahwa Terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan dan diketahui juga oleh saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
• Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
• Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00,  rincian berikut.

1. Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

1.  I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.