KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa NI LUH PUTU TORY SAPRIYANTI diangkat selaku Customer Service pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ubud sejak tahun 2016 dan baru ditetapkan dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Wilayah dan Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Nokep : 947/KW-XI/SDM/09/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. selanjutnya Terdakwa diangkat selaku Petugas Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah dan Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Nokep : 105/KC-XI/LYI/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pemindahan jabatan dalam unit kerja kantor cabang  PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ubud, Jalan Raya Ubud, Banjar Kutuh Kelod, Desa ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut BRI Kantor Cabang Ubud) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan :

1. Penyalahgunaan Dana pada Rekening Giro Nasabah yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)   Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No. B.100.e-KW-XI/MRK/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 Perihal Risk Awarenes: Penggunaan Rekening Pribadi untuk Keperluan Pekerjaan, yang menyatakan sebagai berikut:

     Sikap yang perlu dilakukan oleh Pekerja BRI adalah sebagai berikut:

1. 1. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
   2. Tidak terlibat dalam transaksi keuangan dengan Nasabah atau Rekanan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan di kemudian hari, antara lain :
      1. 1. 1. Menggunakan rekening pribadi atau rekening milik anggotanya sebagai rekening perantara atau rekening penampungan dalam transaksi antar nasabah dengan Bank. Seluruh transaksi nasabah yang terkait dengan Bank harus diproses sesuai dengan prosedur Bank yang berlaku.

1. 1. Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah rekanan atau meminjam fasilitas sarana tertentu dari nasabah/rekanan.

1. Pembukaan rekening simpanan tanpa sepengetahuan nasabah serta pencairan dan penyalahgunaan agunan kredit cash collateral yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKEP Nomor BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku prosedur operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan,Giro,Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. 2.2.10 Transaksi

-      Point 5. Transaksi rekening simpanan BRI yang dilakukan melalui petugas di UKO BRI Maka nasabah menyerahkan dokumen sbb;

a.       Formulir-formulir Transaksi yang telah diisi

b.       Bukti kepemilikan simpanan (tabangan/deposito) kecuali Transaksi setoran tanpa butab

c.       Identitas yang berlaku

d.       Kartu debit (tabungan/giro)

e.       Surat kuasa jika diperlukan

-      Point 9.  Penyetoran/ Penarikan/ Transfer/ Pemindahbukuan dari dan ke Rekening BRI dapat dilakukan oleh Nasabah maupun dikuasakan dengan membawa Bukti Kepemilikan Simpanan (jika rekening simpanan yang digunakan diberikan bukti kepemilikan simpanan oleh BRI) Pemberian Kugsa kepada orang lain wajib mencantumkan dakurmen-dokumen yang berlaku sesual dengan ketentuan penggunaan surat kuasa.

1. Surat Edaran Nomor: SE.16-DIR/KRD/03/2022 tanggal 06 Maret 2022 tentang Kredit Dengan Agunan Kas atau Setara Kas (Kredit Cash Collateral).

XII.      Aplikasi Yuridis Kredit dengan Agunan Kas dan Setara Kas

A. Aplikasi yuridis yang dipergunakan dalam pemberian kredit dengan agunan kas dan setara kas meliputi perjanjian kredit (PK) dan pengikatan agunan.

Dalam perjanjian kredit harus dicantumkan klausula minimal sebagai berikut :

6.    Agunan kas tidak boleh dicairkan selama kredit belum lunas.

XIV.     Prosedur Kredit

B. Pencairan Agunan Kas dan setara kas

Agunan kas dan setara kas dapat dicairkan oleh bank apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

1. 1. 1. 1. Debitur ybs. Wanprestasi dan dapat dilakukan sebelum kredit jatuh tempo/lunas.
         2. Menurut perkiraan dan penilaian bank, agunan kas tersebut sudah tidak dapat menutup pokok kredit dan bunga dan denda bunga selama 1 (satu) bulan mendatang.
         3. Atas permintaan debitur untuk mengurangi atau melunasi kreditnya.
         4. Atas pencairan agunan kas dimaksud tidak dikenakan penalty pencairan agunan kas.

Pencairan agunan kas tersebut harus digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur ybs.

1. Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No. B.100.e-KW-XI/MRK/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 Perihal Risk Awarenes: Penggunaan Rekening Pribadi untuk Keperluan Pekerjaan, yang menyatakan sebagai berikut:

     Sikap yang perlu dilakukan oleh Pekerja BRI adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
2. Tidak terlibat dalam transaksi keuangan dengan Nasabah atau Rekanan yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan di kemudian hari, antara lain :
   1. 1. 1. 1. Menggunakan rekening pribadi atau rekening milik anggotanya sebagai rekening perantara atau rekening penampungan dalam transaksi antar nasabah dengan Bank. Seluruh transaksi nasabah yang terkait dengan Bank harus diproses sesuai dengan prosedur Bank yang berlaku.
            2. Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah rekanan atau meminjam fasilitas sarana tertentu dari nasabah/rekanan.

1. SK Direksi BRI Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

     Bab II.G Batasan-batasan dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan:

                   Point 14. Tidak terlibat dalam transaksi keuangan dengan nasabah atau rekanan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dikemudian hari, antara lain:

6. Menggunakan rekening pribadi atau rekening milik anggotanya sebagai rekening perantara atau rekening penampungan dalam transaksi antar nasabah dengan Bank. Seluruh transaksi nasabah yang terkait dengan Bank harus diproses sesuai prosedur Bank yang berlaku.

1. Penyalahgunaan setoran asuransi yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Surat Edaran Nomor: SE. 04 – DIR/KPD/01/2020 tanggal 27[IP1]  Januari 2022 tentang Verifikasi Pembukuan Dalam Transaksi Di Unit Kerja Operasional.

3.  Ketentuan Pembukuan dan Verifikasi dalam Transaksi di Unit Kerja Operasional.

      3.1.      Dokumen Sumber

1. 1. 1. 1. Setiap Transaksi harus mempunyai dokumen sumber sesuai ketentuan yang berkaitan dengan Transaksi dimaksud.
         2. Dokumen Sumber mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian Transaksi, sehingga mutlak harus diperiksa dengan cara pencocokan dengan dokumen asli oleh Petugas dan Pejabat yang berwenang dalam proses pelaksanaan MCS secara tertib dan konsisten.

3.2.      Nota Pembukuan dan Bukti Pembukuan

(2)  Surat Kanpus BRI Nomor: B. 2218-DIR SMB 2021 Ketentuan Implementasi Debt Service Reserve Account (DSRA) Tanggal 30 Desember 2021;

(3) Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin. Lampiran 3 Matriks Pelanggaran Fundamental.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp3.067.097.172,60 (tiga miliar enam puluh tujuh  juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.067.097.172,60 (tiga miliar enam puluh tujuh  juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh sen),- atau setidak-tidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana LAPORAN HASIL AUDIT Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Simpanan dan Pemakaian Setoran Simpanan dan Asuransi pada Kantor Cabang BRI Ubud tanggal 06 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

• Bahwa Bank Rakyat Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992;
• Bahwa Bank Rakyat Indonesia menjadi Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 671/KMK.013/1992 tanggal tiga puluh juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (30-6-1992) tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia;
• Bahwa berdasarkan Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 Tanggal 16 Maret 2007, dan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 Huruf b menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56,75 ?ri jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
• Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ubud sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

• Tahun 2018 :

• Tahun 2019 :

• Tahun 2020 :

• Tahun 2021 :

• Bulan April Tahun 2022 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023:

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/KPD/12/2017 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., mekanisme pembukaan rekening simpanan di BRI sebagai berikut :

1. Pembukaan Rekening Simpanan BRI perorangan hanya dapat dllakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.
2. Pembukaan Rekening Simpanan BRI non-perorangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiilki kewenangan bertindak atas perusahaan/ lembaga non perorangan sesuai dengan AD/ ART/ surat penunjukan dan tidak dapat diwakilkan.
3. Pembukaan Rekening Simpanan BRI dilarang bertujuan untuk rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
4. Setiap pembukaan rekening simpanan BRI dapat diterbitkan Bukti Kepemilikan atau pemberitahuan penempatan yang dapat diterbitkan dalam bentuk fisik atau elektronik atau tidak diterbitkan bukti kepemilikan rekening atas produk tersebut sesuai dengan spesifikasi produk.
5. Formulir pembukaan rekening simpanan BRI menggunakan form yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis Simpanan BRI.
6. Sebelum melakukan proses pembukaan rekening maka Pejabat Petugas yang berwenang wajib melakukan pengeeekan nasabah apakah termasuk dalam kategori nasabah High Risk (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTOT), Daftar Pendanaan Proliprasi Senjata Pemusnah Masal (DPPSPM), Daftar Rekening Penipuan, Daftar Hitam Nasional (DHN), Daftar Hitam Individual Bank (DHIB), Politically Exposed Person (PEP», Nasabah Prioritas, Memilikl histori pinjaman bermasalah dan lain-lain) sehingga dapat menentukan prosedur Customer Due Diligence (CDD) yang harus diterapkan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BRI termasuk ketentuan perpajakan baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Dalam hal pengisian formulir dilakukan bukan oleh Nasabah yang bersangkutan, maka hasil pengisian wajib dibacakan kepada Nasabah untuk kemudian mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan/ cap jempol/ bukti pengesahan lainnya dari Nasabah.
8. Jenis identitas yang dapat dipergunakan dalam pembukaan rekening dan transaksi simpanan BRI adalah menunjukkan asli dan memberikan fotocopy apabila dilakukan oleh WNI maka menyertakan E-KTP dan apabilan dilakukan oleh WNA maka harus menyertakan KITAS/KIMS/KITAP/Pasport
9. Dokumen yang wajib dipenuhi dalam proses pembukaan rekening simpanan BRI di Unit Kerja Operasional (UKO) BRI adalah sebagai berikut:

• Bahwa Mekanisme Pemindah Bukuan dengan UM-06 adalah Ketentuan MCS pada transaksi pemindahbukuan berdasarkan Surat Edaran No SE.04-DIR/KPD/01/2020 tentang verifikasi pembukuan dalam transaksi di unit kerja Operasional yaitu :

b. Transaksi eksternal / atas perintah nasabah

Nasabah

• Bertindak sebagal Maker atas pengisian Nota Pembukuan/memberikan informasi kepada petugas BRI untuk melakukan penginputan pada sistem operasional BRI.
• Bertanggung jawab atas kebenaran isi Nota Pembukuan/informasi yang diberikan kepada petugas BRI.
• Harus mencantumkan tanda tangan / otorisasi pada Nota Pembukuan sebagai bukti telah dilakukan verifikasi dan sebagai pemberi perintah transaksi.

Petugas Pembukuan

• Bertindak sebagai checker maupun signer sebatas kewenangan pada transaksi pembukuan
• Melakukan verifikasi atas kebenaran transaksi nasabah
• Memastikan pembukuan transaksi sesuai dengan perintah nasabah
• Harus mencantumkan tanda tangan / otorisasi pada Bukti pembukuan baik saat bertindak sebagal checker/ signer.
• Harus mencantumkan paraf di samping tapak validasi.

Pejabat Override

• Melakukan verifikasi atas kebeneran transaksi yang akan dilakukan pengesahan.
• Memberikan override/ pengesahan transaksi pembukuan.
• Harus mencantumkan tandatangan/ otorisasi pada bukti pembukuan.

Transaksi Internal

• Petugas BRI menyiapkan Nota Pembukuan/ penginputan ke dalam sistem operasional BRI berdasarkan Dokumen Sumber, apabila nota pembukuan dalam bentuk fisik (Misal UM, Kwitansi, Print cut, dll), maka dibutuhkan pembubuhan nama dan tanda tangan sebagai Maker.
• Pejabat pemeriksa bertanggung jawab memeriksa kebenaran Nota Pembukuan don Dokumen Sumber serta membubuhkan nama dan tanda tangan sebagal Checker pada dekumen fisik atau memberikan otorisasi sesuai kewenangannya pada sistem.
• Pejabat yang melakukan pengesahan bertanggung jawab memeriksa Nota Pembukuan dan Dekumen Sumber serta membubuhkan nama dan tanda tangan sebagai Signer pada dokumen fisik atau memberikan otorisasi sesuai kewenangan pada sistem.
• Dalam hal terdapat perbedaan unit kerja yang memilli kewenangan fiat bayar dan fiat buku, maka unit Kerja pemeriksa transaksi (fiat bayar) bertanggungiowab atas Kebenaran dan validasi dokumen sumber pembukuan.

• Berdasarkan Surat Edaran Nomor Se.16-DIR/KRD/03/2020 tentang Kredit dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas (Kredit Cash Collateral), mekanisme pembukaan kredit dengan Agunan Cash Colleteral sebagai berikut :

• Pada saat menerima paket kredit dari Pejabat Pemrakarsa, Unit Kerja ADK wajib meneliti kelengkapan paket kredit, mencatat dalam register pinjaman dengan cash collateral untuk mengawasi jatuh tempo dan suku bunga cash collateral.
• Setelah menerima paket kredit dari Pejabat Pemutus, Unit Kerja ADK wajib menyiapkan aplikasi yuridis sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XII Surat Edaran ini.
• Pada saat penerbitan IPK, Unit Kerja ADK secara tertulis (dengan sarana tercepat) meminta kepada Unit Kerja Operasional atau Kanca BRI Lainnya untuk memblokir simpanan debitur atau simpanan Pihak Ketiga lainnya yang dijadikan agunan. Dalam hal demikian, Unit Kerja ADK wajib memastikan bahwa simpanan yang dijadikan agunan kredit tersebut telah diblokir oleh Unit Kerja Operasional atau Kanca BRI lainnya.
• Setiap akhir bulan, Unit Kerja ADK wajib meneliti register pinjaman dengan agunan cash collateral. Jika ada agunan kas yang akan jatuh tempo pada bulan berikutnya, maka Unit Kerja ADK wajib memberitahukan kepada Unit Kerja Operasional untuk melakukan perpanjangan agunan kas dimaksud (apabila agunan kas yang berupa simpanan tersebut tidak diperpanjang secara otomatis).

• Bahwa Surat Edaran Nomor Se.16-DIR/KRD/03/2020 tentang Kredit dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas (Kredit Cash Collateral), Mekanisme Pencairan atau pembukaan blokir pada Agunan Cash Collateral, apabila terdapat kondisi sebagai berikut : 

• Debitur yang bersangkutan Wanprestasi dan dapat dilakukan sebelum kredit jatuh tempo/lunas.
• Menurut perkiraan dan penilaian bank, agunan kas tersebut sudah tidak dapat menutup pokok kredit dan bunga dan denda bunga selama 1 (satu) bulan mendatang.
• Atas permintaan debitur untuk mengurangi atau melunasi kreditnya.
• Atas pencairan agunan kas dimaksud tidak dikenakan penalty pencairan agunan kas. Pencairan agunan kas tersebut harus digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur yang bersangkutan.

• Bahwa mekanisme pembukaan Rekening Giro Debt Service Reserve Account (DSRA) Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.101-DIR/MFD/12/2019 tentang Giro BRI sebagai berikut :

1. Pembukaan rekening simpanan BRI dilarang bertujuan untuk rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
2. Sebelum melakukan proses pembukaan rekening, pejabat petugas yang berwenang wajib melakukan pengecekan nasabah apakah termasuk dalam kategori nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), Daftar Hitam Individual Bank (DHIB), High Risk (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTOT), Daftar Pendanaan Proliprasi Senjata Pemusnah Masal (DPPSPM), Daftar Rekening Penipuan, Politically Exposed Person (PEP), Nasabah Prioritas, Memiliki histori pinjaman bermasalah dan lain-lain;
3. Pembuatan/ Penandatanganan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Penatakerjaan Aplikasi SVS.

ii.  Penandatanganan KCTT dan pembubuhan klausula/ persyaratan penarikan harus dilakukan dihadapan minimal 1 (satu) orang petugas bank yang berwenang. Tanda tangan pada KCTT harus sama dengan tanda tangan pada bukti diri yang diajukan kepada BRI dan pada Surat Perjanjian Pembukaan Rekening, serta unit kerja pembuka rekening agar mengadministrasikan dokumen tersebut dengan baik.

1. Nasabah dapat mengajukan perubahan kewenangan tanda tangan KCTT dengan memberitahukan secara tertulis kepada unit kerja pembuka rekening.
2. Setiap terjadi perubahan kewenangan tanda tangan KCTT, maka unit kerja pembuka rekening pada hari yang sama melakukan scanning dan updating untuk melakukan perubahan contoh tanda tangan pada aplikasi SVS.
3. Unit kerja BRI diwajibkan untuk menatakerjakan KCTT nasabah baik nasabah lama maupun nasabah baru dan terhadap perubahan contoh tanda tangan nasabah pada aplikasi SVS harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
4. Unit Kerja menginformasikan kepada nasabah yang melakukan perubahan KCTT bahwa untuk warkat yang masih beredar akan ditolak apabila terdapat perbedaan KCTT.

• Bahwa berdasarkan Surat Kantor Pusat BRI Nomor B.2218-DIR/SMB/12/2021 tentang ketentuan Implementasi Debt Service Reserve Account (DSRA), DSRA adalah rekening giro dengan saldo tertentu yang wajib disediakan Nasabah untuk mencadangkan pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman selama beberapa periode pembayaran, sebagai source of payment kewajiban oleh Nasabah yang diterapkan sebesar minimal 2 bulan kewajiban yang akan datang baik kewajiban pokok maupun kewajiban bunga yang berfungsi sebagai sumber utama pembayaran kewajiban sehingga pembayaran kewajiban dapat dilaksanakan tepat waktu (point to point);
• Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Customer Service di BRI Kantor Cabang Ubud berdasarkan Surat Keputusan kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 947/KW-XI/SDM/09/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk;
• Bahwa Terdakwa kemudian diangkat menjadi Petugas Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 105/KC-XI/LYI/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Pemindahan jabatan dalam unit kerja kantor cabang  PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk,
• Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2018, Terdakwa melakukan pengecekan status Kartu ATM rekening Giro milik nasabah atas nama Ni Made Suci dengan nomor rekening 059001000250307 pada system WBS sehingga Terdakwa mengetahui status kartu ATM nomor rekening tersebut adalah “Disable” yang berarti bahwa kartu ATM tersebut tidak dapat digunakan, selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri menerbitkan kartu ATM atas nama Ni Made Suci tanpa permintaan dari nasabah yaitu saksi Ni Made Suci dengan cara menyiapkan formulir dan dokumen penggantian atau penerbitan kartu ATM baru yang Terdakwa dapatkan dengan memfotocopy berkas lama atas nama Ni Made Suci yang selanjutnya Terdakwa ajukan kepada Asisten Manajer Operasional dan Layanan (AMOL) lalu Terdakwa selaku Customer Service mengaktivasi kartu ATM rekening Giro milik nasabah atas nama Ni Made Suci dengan nomor rekening 059001000250307 dengan nomor kartu 5221844002220070 sehingga dapat digunakan[IP2] ;
• Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 pada jam 14:21:10 Terdakwa menggunakan kartu ATM EDC untuk melakukan transfer dana dari rekening Giro atas nama Ni Made Suci nomor : 059001000250307 ke nomor rekening  PT. Melting Pot : 0590-01-000762-56-6 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang Terdakwa lakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Ni Made Suci selaku pemilik rekening yang selanjutnya pada tanggal yang sama terdapat transfer dari rekening PT. Melting Pot nomor : 0590-01-000762-56-6 ke rekening Terdakwa dengan nomor : 059001003988501 atas nama Ni Luh Putu Tory Sapriyanti;
• Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ni Made Suci selaku nasabah Giro BRI, Terdakwa menggunakan kartu ATM nomor 5221844002817016 rekening giro nomor 059001000250307 atas nama Ni Made Suci   yang telah aktif tersebut untuk melakukan transaksi transfer ke rekening lain dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp110.558.689,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

• Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa menggunakan kartu ATM dari rekening giro nomor 059001000250307 atas nama Ni Made Suci tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ni Made Suci untuk melakukan pembayaran atas pembelanjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp22.834.129,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) di beberapa mesin EDC Merchant dengan  rincian sebagai berikut :

• Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa menggunakan kartu ATM nomor 5221844002817016 rekening giro nomor 059001000250307 atas nama Ni Made Suci  tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi Ni Made Suci dengan melakukan penarikan tunai di beberapa lokasi ATM wilayah Denpasar dan Ubud dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp225.300.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai beri