1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara a quo tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara a quo tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara a quo tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara a quo tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan penetapan tersangka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

• sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)