SURAT DAKWAAN

NOMOR REG. PERKARA : PDS-03/N.1.18/Ft.1/07/2024

A.    TERDAKWA :

Nama Lengkap                         :    I MADE LIS SUARNAWA

Tempat lahir                             :    Blahkiuh

Umur / Tgl. Lahir                      :    44 tahun/10 Nopember 1980

Jenis Kelamin                           :    Laki-laki.

Kebangsaan                             :    Indonesia.

Tempat tinggal                         :    Banjar Umahanyar Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

Agama                                      :    Hindu.

Pekerjaan                                 :    Karyawan Swasta

Pendidikan                               :    SMA

B.    PENAHANAN:

1. Penyidik :  

• Penyidik melakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024.
• Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024.
• Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024.

1. Penuntut Umum  :   

• Penuntut Umum melakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.

C.    DAKWAAN  :

PRIMAIR

----------- Bahwa Terdakwa I MADE LIS SUARNAWA selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang dikukuhan dengan Surat Keputusan Anggota Pengurus LPD Desa Adat Umahanyar Nomor : 01/LPD.DA.UMR/I/2009 tentang Pengangkatan Pengurus LPD, bersama-sama dengan I KETUT DIRGAYUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala LPD Desa Adat Umahanyar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2)  UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum dalam hal ini telah menggunakan uang kas LPD Desa Adat Umahanyar untuk keperluan terdakwa sendiri yakni bermain judi sabung ayam dan keperluan terdakwa sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD, tidak membuat berita acara perhitungan uang kas, dan membuat kredit fiktif/tidak benar untuk menutupi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini memperkaya terdakwa sebesar Rp 2.167.114.355,- (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan memperkaya I Ketut Dirgayusa sebesar Rp. 713.750.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung cq keuangan LPD Desa Adat Umahanyar sebesar Rp. 2.880.864.355,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : PE.03.03/SR/LHP-569/PW22/5/2023 tanggal 1 September 2023 atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Umahanyar Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2021, yang antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung nomor : 1091 tahun 2002 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di 31 (tiga puluh satu)  Desa Adat di Kabupaten Badung dengan modal dasar  sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan peralatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Badung tahun Anggaran 2002, dan penetapan dari Gubernur Bali sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bali nomor : 668/01-D/HK/2010 tentang  Penetapan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung dan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dana penguatan modal LPD dari pemerintah kabupaten badung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 1989/01/HK/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 ;
• Bahwa di awal pendiriannya LPD Desa Adat Umahanyar memiliki susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung nomor 1093 tahun 2002 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, sebagai berikut :

Kepala                          : I Ketut Dirgayusa

Tata Usaha/sekretaris  : I Wayan Suardika, S.Pd

Bendahara                    : I Nyoman Arnawa

Dan mengangkat 2 orang karyawan pada bagian kolektor yaitu Ni Putu Sri Suati dan Terdakwa I Made Lis Suarnawa,

• Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009 terjadi pergantian pengurus LPD Desa Adat Umahanyar sebagaimana Surat Keputusan Anggota Pengurus LPD Desa Adat Umahanyar nomor : 01/LPD.DA.UMR/I/2009 tentang Pengangkatan Pengurus LPD telah memutuskan menggangkat Terdakwa I Made Lis Suarnawa menjadi Bendahara untuk menggantikan I Nyoman Arnawa sehingga susunan pengurus LPD Desa Adat Umahanyar sejak 2009 sampai dengan 2021 berubah menjadi sebagai berikut :
• Kepala                              : I Ketut Dirgayusa
• Tata Usaha/sekretaris     : Ketut Nyiliasih
• Bendahara                       : I Made Lis Suarnawa (Terdakwa)
• Karyawan (kolektor)        : Ni Nyoman Astini
• Karyawan (Kolektor)        : Ni Putu Sri Suati
• Bahwa tugas pokok bendahara atau patengen berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan transaksi keuangan;

b. membuat berita acara uang kas;

c. menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;

d. membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk.

• Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai bendahara LPD Desa Adat Umahanyar, terdakwa mempunyai kewajiban menyimpan uang kas tunai setiap harinya setelah tutup kas pada brankas LPD yang mana kunci LPD ada 2 (dua) yakni 1 (satu) dipegang oleh terdakwa dan satunya lagi dipegang oleh I Ketut Dirgayusa selaku Ketua (Pamucuk) LPD, namun pada sekitar tahun 2017 brankas LPD mengalami kerusakan sehingga uang kas harian LPD ditempatkan di laci meja yang ada diruangan Ketua LPD namun kunci laci meja tetap nyantol pada laci meja karena laci meja tersebut dalam keadaan rusak sedangkan kunci ruangan yang diperuntukkan untuk ruang ketua LPD digantung pada tembok ruang kerja atau pelayanan LPD;
• Bahwa terdakwa pada saat melakukan transaksi dan administrasi keuangan yang meliputi menerima penyetoran tabungan dari petugas kolektor LPD Desa Adat Umahanyar maupun menerima pembayaran kredit dari para nasabah telah menyisihkan uang setoran tersebut  kemudian memasukkan kedalam saku celana atau baju yang terdakwa pakai pada saat itu dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan ketua dan pengurus LPD lainnya yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada setiap hari kerja sebelum tutup kantor dan uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri diantaranya bermain judi sabung ayam, judi ceki maupun keperluan terdakwa sehari-hari;
• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan terus menerus karena terdakwa selaku bendahara LPD tidak membuat  Berita Acara Uang Kas Harian, melainkan hanya melakukan pencatatan secara manual pada Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar sehingga tidak bisa dilakukan pencocokan antara kondisi kas riil yang dipegang terdakwa dengan laporan neraca percobaan yang dibuat oleh Ketut Nyiliasih selaku sekretaris LPD
• Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017, ketika tim gabungan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Kabupaten Badung, Bank BPD Bali Cabang Mangupura, dan Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung  akan melakukan pembinaan di LPD Desa Adat Umahanyar maka Ketut Nyiliasih mempersiapkan data-data terkait dengan kegiataan pembinaan tersebut dan pada saat itu Ketut Nyiliasih menemukan adanya selisih kas antara kas riil dengan neraca percobaan sejumlah Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), kemudian atas ditemukan adanya selisih tersebut maka Ketut Nyiliasih menyampaikannya kepada I Ketut Dirgayusa selaku Ketua LPD Desa Adat Umahanyar dan juga telah ditanyakan kepada terdakwa mengapa terjadi selisih kas tersebut namun pada saat itu terdakwa mengaku tidak mengetahui penyebabnya ;
• Bahwa untuk menutupi selisih kas dan menyeimbangkan neraca LPD sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) tersebut, maka I Ketut Dirgayusa memerintahkan terdakwa dan Ketut Nyiliasih untuk membuat kredit fiktif (kredit yang tidak pernah ada) seolah-olah uang tersebut disalurkan kepada beberapa orang nasabah diantaranya:
  1. Kredit atas nama Ni Luh Putu Supriyanti yang merupakan istri dari I Ketut Dirgayusa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kredit tersebut dicatatkan dibuat tanggal 28 Oktober 2017;
  2. Kredit atas nama Ni Nyoman Sayang yang merupakan istri terdakwa sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang mana kredit tersebut dicacatkan tanggal 28 Oktober 2017 ;
• Bahwa dengan telah dibuatkannya kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD maka pada saat tim gabungan melakukan pembinaan tidak menemukan ada permasalahan keuangan yang terjadi di LPD Desa Adat Umahanyar;
• Bahwa setelah terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar antara laporan kas dengan kas riil sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), I Ketut Dirgayusa selaku Ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Umahanyar tidak melakukan penelusuran dan mencari penyebab terjadinya selisih tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan terdakwa yang masih menjabat sebagai bendahara LPD Desa Adat Umahanyar pada tahun 2018 kembali mengambil uang kas secara bertahap yang digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yakni bermain judi sabung ayam dan keperluan pribadi terdakwa lainnya, sehingga terjadi lagi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
• Bahwa karena adanya selisih uang kas riil yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang berbeda jumlahnya dengan neraca percobaan yang dibuat oleh Ketut Nyiliasih selaku tata usaha/sekretaris LPD Desa Adat Umahanyar pada tahun 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa kembali berinisiatif untuk membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama anak I Ketut Dirgayusa, ibu kandung Terdakwa dan menggunakan nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menutupi selisih yang terjadi dengan cara menggunakan, masing-masing :

1. Pada tanggal 30 April 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Putu Tika Pratiwi yang merupakan anak kandung dari I Ketut Dirgayusa dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 April 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Remi yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 17 Mei 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Made Lis Suarnawa atau Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 31 Agustus 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Remi yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa setelah terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD Desa Adat Umanyar, tidaklah membuat terdakwa jera dan menghentikan perbuatannya mengambil uang kas LPD Desa Adat Umahanyar untuk keperluan terdakwa sendiri, melainkan perbuatan terdakwa terus berlanjut dan kembali dilakukan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena brankas LPD Desa Adat Umaanyar rusak pada bagian alat putar kode brankas sehingga uang kas tunai yang ada di LPD Desa Adat Umahanyar disimpan dilaci meja aluminium yang ada diruangan ketua LPD Desa Adat Umahanyar, sedangkan kunci laci dan kunci ruangan digantung ditembok ruang pelayanan LPD sehingga terdakwa dapat lebih leluasa dalam mengambil uang kas LPD Desa Adat Umahanyar ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh I Ketut Dirgayusa selaku ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Umahanyar ;
• Bahwa pada tahun 2019 terjadi selisih kas LPD Desa Adat Umaanyar sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk menutupi selisih kas tersebut maka terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif atas nama keluarga terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yakni :

1. Pada tanggal 30 September 2019 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Wayan Sama yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 September 2019 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Sayang yang merupakan istri dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama keluarga terdakwa sendiri, untuk menyeimbangkan selisih kas LPD maka I Ketut Dirgayusa juga telah memerintahkan Ketut Nyiliasih untuk mencairkan simpanan berjangka/deposito milik saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati yang merupakan ipar terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati  dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni  :

1. Pada tanggal 30 Nopember 2019 mencairkan simpanan berjangka milik saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga menyetorkannya kembali sebagai simpanan berjangka/deposito sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah simpanan berjangka/deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati yang dipergunakan untuk menyeimbangkan selisih kas LPD pada tanggal 30 Nopember 2019 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 2 Desember 2019 mencairkan deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal yang sama menyetorkan kembali sebagai simpanan berjangka/deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah simpanan berjangka/deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati yang dipergunakan untuk menyeimbangkan selisih kas LPD pada tanggal 2 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

• Bahwa pada tahun 2020 terjadi lagi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan untuk menutupi selisih kas dan menyeimbangkan neraca LPD tersebut, maka terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih telah membuat kredit fiktif yakni :

1. Pada tanggal 23 September 2020 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Ketut Dirgayusa dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 24 September 2020 membuat kredit fiktif/tidak benar atas Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa setelah neraca keuangan LPD Desa Adat Umahanya terlihat seimbang, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2020 I Ketut Dirgayusa menghilangkan atau menghapus data kredit atas namanya sendiri dari sistem/program keuangan LPD dengan cara seolah-olah kredit atas nama I Ketut Dirgayusa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 23 September 2020 telah lunas, begitu juga dengan kredit atas nama terdakwa tertanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dihapus dari sistem/program keuangan LPD Desa Adat Umahanyar seolah-olah telah dibayar lunas pada tanggal 1 Desember 2020 padahal tidak ada pembayaran/uang yang masuk ke kas LPD Desa Umahanyar ;
• Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2021 Terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa juga telah menghapus data kredit pada sistem/program keuangan LPD Desa Adat Umahanyar dengan cara mencatat lunas, yakni kredit masing-masing atas nama :

• Ni Luh Putu Supriyatini  (Istri dari I Ketut Dirgayusa) yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dibuat untuk menutupi selisih kas LPD Umahanyar tahun 2017;
• Ni Putu Tika Pratiwi (anak kandung I Ketut Dirgayusa) yang dibuat tanggal 30 April 2018 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya dibuat untuk menutupi selisih kas LPD tahun 2018;

padahal tidak ada pembayaran atau pengembalian uang yang masuk ke kas LPD Desa Umahanyar baik untuk melunasi kredit tersebut maupun untuk menutup selisih kas yang terjadi tahun 2017 dan 2018 tersebut ;

• Bahwa sekitar bulan Mei 2021, Ketut Nyiliasih kembali menemukan adanya selisih yang sangat besar antara neraca percobaan yang dibuatnya dengan kas riil yang dipegang terdakwa sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) yang terungkap dari perbandingan antara saldo kas dalam neraca percobaan tercatat kas sebesar Rp. 967.236.855,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan kas riil yang ada pada terdakwa selaku bendahara hanya sebesar Rp. 12.354.500 (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas permasalahan tersebut kemudian saksi Ketut Nyiliasih melaporkannya kepada Badan Pengawas LPD Desa Adat Umahanyar kemudian dilakukan rapat antara pengurus LPD dengan pengurus Desa Adat Umahanyar dan dari hasil rapat tersebut disepakati untuk dilakukan audit  oleh LPLPD Kabupaten Badung dan berdasarkan hasil audit ditemukan selisih kas sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 19 Mei 2021 ;
• Bahwa atas temuan adanya selisih kas LPD sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut kemudian dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakawa mengakui telah menggunakan uang kas LLPD tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri sebesar Rp. 816.711.855,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan selisih sisanya sebesar Rp. 138.170.500,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) disebabkan karena adanya pencatatan atau penginputan pendapatan LPD pada sistem/program keuangan LPD yang bersumber dari pembayaran bunga kredit sebesar Rp. 126.168.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan tunggakan rekening listrik dari nasabah/masyarakat dengan jumlah kesleuruhan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta penggunaan cicilan kredit nasabah yang juga digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya belum ada pendapatan/penerimaan atas pembayaran tersebut tetapi sudah diinput sebagai pendapatan/penerimaan dalam sistem keuangan LPD ;
• Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara LPD Desa Adat Umahanyar yang sejak Oktober 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah membuat berita acara uang kas yang mana hal tersebut adalah tugas pokok dari bendahara telah melanggar perinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yaitu prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD terkait dengan sistem administrasi LPD pada Pasal 7 ayat (1) :

“LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”;

• Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan I Ketut Dirgayusa yang telah membuat kredit fiktif/tidak benar dan tidak menjaga likuiditas LPD Desa Adat Umahanyar juga telah melanggar perinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain:

• Terkait dengan manajemen likuiditas yang diatur pada Pasal 21, yaitu :

1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah.
2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya.
3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.”

• Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang kas LPD tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD Desa Adat Umahanyar untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, tidak melakukan pembayaran atas pelunasan kredit atas nama terdakwa dan keluarganya serta tidak melakukan pembayaran atas bunga kredit atas nama terdakwa beserta keluarganya di LPD Desa Adat Umahanyar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 2.167.114.355,- (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan telah memperkaya I Ketut Dirgayusa yang telah melakukan pelunasan kredit atas nama I Ketut Dirgayusa, kredit atas nama Ni Luh Putu Supryatini (istri dari I Ketut Dirgayusa) serta  kredit atas nama Ni Putu Tika Pratiwi (anak dari I Ketut Dirgayusa) dengan cara menghapus data kredit pada sistem/program keuangan LPD tanpa melakukan pembayaran ke LPD Desa Adat Umahanyar dan tidak melakukan pembayaran bunga atas kredit-kredit tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 713.750.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
• Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak pernah membuat berita acara perhitungan uang kas, dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan I Ketut Dirgayusa yang telah menggunakan uang kas LPD tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD Desa Adat Umahanyar, kemudian menutupi selisih kas yang terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan membuat kredit fiktif atas nama terdakwa dan keluarha maupun atas nama I Ketut Dirgayusa beserta keluarganya, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 beberapa kredit tersebut dihapus dari sistem/program keuangan LPD seolah-olah sudah lunas tanpa melakukan pembayaran kepada LPD Desa Adat Umahanyar, serta telah mencairkan deposito atas nama Ni Komang Nesa Mas Suryati tanpa sepengetahuan pemilik deposito telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah pemerintah Kabupaten Badung cq keuangan LPD Desa Adat Umahanyar sebesar Rp. 2.880.864.355,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : PE.03.03/SR/LHP-569/PW22/5/2023 tanggal 1 September 2023 atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Umahanyar Desa mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan uraian sebagai berikut :

.

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDIAIR

----------- Bahwa Terdakwa I MADE LIS SUARNAWA selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang dikukuhan dengan Surat Keputusan Anggota Pengurus LPD Desa Adat Umahanyar Nomor : 01/LPD.DA.UMR/I/2009 tentang Pengangkatan Pengurus LPD, bersama-sama dengan I KETUT DIRGAYUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala LPD Desa Adat Umahanyar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2)  UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp 2.167.114.355,- (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan menguntungkan I Ketut Dirgayusa sebesar Rp. 713.750.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku bendahara LPD Desa Adat Umahanyar menggunakan uang kas LPD tanpa izin dan sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri, tidak membuat berita acara perhitungan uang kas, dan membuat kredit fiktif/tidak benar untuk menutupi selisih kas, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa,  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung cq keuangan LPD Desa Adat Umahanyar dengan total sebesar Rp. 2.880.864.355,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : PE.03.03/SR/LHP-569/PW22/5/2023 tanggal 1 September 2023 atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Umahanyar Desa mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2021, yang antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Umahanyar, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung nomor : 1091 tahun 2002 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di 31 (tiga puluh satu)  Desa Adat di Kabupaten Badung dengan modal dasar  sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan peralatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Badung tahun Anggaran 2002, dan penetapan dari Gubernur Bali sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bali nomor : 668/01-D/HK/2010 tentang  Penetapan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung dan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dana penguatan modal LPD dari pemerintah kabupaten badung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 1989/01/HK/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 ;
• Bahwa di awal pendiriannya LPD Desa Adat Umahanyar memiliki susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Badung nomor 1093 tahun 2002 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, sebagai berikut :

Kepala                          : I Ketut Dirgayusa

Tata Usaha/sekretaris  : I Wayan Suardika, S.Pd

Bendahara                    : I Nyoman Arnawa

Dan mengangkat 2 orang karyawan pada bagian kolektor yaitu Ni Putu Sri Suati dan Terdakwa I Made Lis Suarnawa,

• Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009 terjadi pergantian pengurus LPD Desa Adat Umahanyar sebagaimana Surat Keputusan Anggota Pengurus LPD Desa Adat Umahanyar nomor : 01/LPD.DA.UMR/I/2009 tentang Pengangkatan Pengurus LPD telah memutuskan menggangkat Terdakwa I Made Lis Suarnawa menjadi Bendahara untuk menggantikan I Nyoman Arnawa sehingga susunan pengurus LPD Desa Adat Umahanyar sejak 2009 sampai dengan 2021 berubah menjadi sebagai berikut :
• Kepala                              : I Ketut Dirgayusa
• Tata Usaha/sekretaris     : Ketut Nyiliasih
• Bendahara                       : I Made Lis Suarnawa (Terdakwa)
• Karyawan (kolektor)        : Ni Nyoman Astini
• Karyawan (Kolektor)        : Ni Putu Sri Suati
• Bahwa tugas pokok bendahara atau patengen berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan transaksi keuangan;

b. membuat berita acara uang kas;

c. menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;

d. membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk.

• Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai bendahara LPD Desa Adat Umahanyar, terdakwa memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyimpan uang kas tunai setiap harinya setelah tutup kas pada brankas LPD yang mana kunci LPD ada 2 (dua) yakni 1 (satu) dipegang oleh terdakwa dan satunya lagi dipegang oleh I Ketut Dirgayusa selaku Ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Umahanyar, namun pada sekitar tahun 2017 brankas LPD mengalami kerusakan sehingga uang kas harian LPD ditempatkan di laci meja yang ada diruangan Ketua LPD namun kunci laci meja tetap nyantol pada laci meja karena laci meja tersebut dalam keadaan rusak sedangkan kunci ruangan yang diperuntukkan untuk ruang ketua LPD digantung pada tembok ruang kerja/pelayanan LPD;
• Bahwa terdakwa pada saat melakukan transaksi keuangan dan administrasi yang meliputi menerima penyetoran tabungan dari petugas kolektor LPD Desa Adat Umahanyar maupun menerima pembayaran kredit dari para nasabah telah menyisihkan uang setoran tersebut  kemudian memasukkan kedalam saku celana atau baju yang terdakwa pakai pada saat itu dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan ketua dan pengurus LPD lainnya yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada setiap hari kerja sebelum tutup kantor dan uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri diantaranya bermain judi sabung ayam, judi ceki maupun keperluan terdakwa sehari-hari;
• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan terus menerus karena terdakwa selaku bendahara LPD tidak membuat  Berita Acara Uang Kas Harian, melainkan hanya melakukan pencatatan secara manual pada Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar sehingga tidak bisa dilakukan pencocokan antara kondisi kas riil yang dipegang terdakwa dengan laporan neraca percobaan yang dibuat oleh Ketut Nyiliasih selaku sekretaris LPD
• Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017, ketika tim gabungan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Kabupaten Badung, Bank BPD Bali Cabang Mangupura, dan Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung  akan melakukan pembinaan di LPD Desa Adat Umahanyar maka Ketut Nyilihasih mempersiapkan data-data terkait dengan kegiataan pembinaan tersebut dan pada saat itu Ketut Nyiliasih menemukan adanya selisih kas antara kas riil dengan neraca percobaan sejumlah Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), kemudian atas ditemukan adanya selisih tersebut maka Ketut Nyiliasih menyampaikannya kepada I Ketut Dirgayusa selaku Ketua LPD Desa Adat Umahanyar dan juga telah ditanyakan kepada terdakwa mengapa terjadi selisih kas tersebut namun pada saat itu terdakwa mengaku tidak mengetahui penyebabnya ;
• Bahwa untuk menutupi selisih kas dan menyeimbangkan neraca LPD sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) tersebut, maka I Ketut Dirgayusa memerintahkan terdakwa dan Ketut Nyiliasih untuk membuat kredit fiktif (kredit yang tidak pernah ada) seolah-olah uang tersebut disalurkan kepada beberapa orang nasabah diantaranya:
  1. Kredit atas nama Ni Luh Putu Supriyanti yang merupakan istri dari I Ketut Dirgayusa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana kredit tersebut dicatatkan dibuat tanggal 28 Oktober 2017
  2. Kredit atas nama Ni Nyoman Sayang yang merupakan istri terdakwa sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang mana kredit tersebut dicacatkan tanggal 28 Oktober 2017 ;
• Bahwa dengan telah dibuatkannya kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD maka pada saat tim gabungan melakukan pembinaan tidak menemukan ada permasalahan keuanngan yang terjadi di LPD Desa Adat Umahanyar;
• Bahwa setelah terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan saksi Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar antara laporan kas dengan kas riil sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), I Ketut Dirgayusa selaku Ketua (Pamucuk) LPD Desa Adat Umahanyar tidak melakukan penelusuran dan mencari penyebab terjadinya selisih tersebut sehingga hal tersebut menyebabkan terdakwa yang masih menjabat sebagai bendahara LPD Desa Adat Umahanyar pada tahun 2018 kembali mengambil uang kas secara bertahap yang digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yakni bermain judi sabung ayam dan keperluan pribadi terdakwa lainnya, sehingga terjadi lagi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
• Bahwa karena adanya selisih uang kas riil yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang berbeda jumlahnya dengan neraca percobaan yang dibuat oleh Ketut Nyiliasih selaku tata usaha/sekretaris pada tahun 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa berinisiatif untuk membuat kredit fiktif/tidak benar dengan cara menggunakan nama anak I Ketut Dirgayusa, ibu kandung Terdakwa dan menggunakan nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menutupi selisih yang terjadi, yakni masing-masing :

1. Pada tanggal 30 April 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Putu Tika Pratiwi yang merupakan anak kandung dari I Ketut Dirgayusa dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 April 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Remi yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 17 Mei 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Made Lis Suarnawa atau Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 116.500.000,- (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 31 Agustus 2018 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Remi yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 133.500.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

• Bahwa setelah terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif untuk menutupi selisih kas LPD Desa Adat Umanyar, tidaklah membuat terdakwa jera dan menghentikan perbuatannya mengambil uang kas LPD Desa Adat Umahanyar untuk keperluan terdakwa sendiri, melainkan perbuatan terdakwa terus berlanjut dan kembali dilakukan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena brankas LPD Desa Adat Umaanyar rusak pada bagian alat putar kode brankas sehingga uang kas tunai yang ada di LPD Desa Adat Umahanyar disimpan dilaci meja aluminium yang ada diruangan ketua LPD Desa Adat Umahanyar, sedangkan kunci laci dan kunci ruangan digantung ditembok ruang pelayanan LPD sehingga terdakwa dapat lebih leluasa dalam mengambil uang kas LPD Desa Adat Umahanyar ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh I Ketut Dirgayusa selaku ketua LPD Desa Adat Umahanyar ;
• Bahwa pada tahun 2019 terjadi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk menutupi selisih kas tersebut maka terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih membuat kredit fiktif atas nama keluarga terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yakni :

1. Pada tanggal 30 September 2019 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Wayan Sama yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 30 September 2019 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Ni Nyoman Sayang yang merupakan istri dari Terdakwa dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa selain membuat kredit fiktif atas nama keluarga terdakwa sendiri, untuk menyeimbangkan selisih kas LPD, I Ketut Dirgayusa juga telah memerintahkan Ketut Nyiliasih untuk mencairkan simpanan berjangka/deposito milik saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati yang merupakan ipar terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati  dengan jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni  :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2019 mencairkan simpanan berjangka milik saksi Ni Komang Nesa Mas Suryati senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga menyetorkannya sebagai simpanan berjangka/deposito sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah simpanan berjangka/deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati yang dipergunakan untuk menyeimbangkan selisih kas LPD pada tanggal 30 Nopember 2019 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
2. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2019 mencairkan deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal yang sama menyetorkan kembali sebagai simpanan berjangka/deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah simpanan berjangka/deposito milik Ni Komang Nesa Mas Suryati yang dipergunakan untuk menyeimbangkan selisih kas LPD pada tanggal 2 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

• Bahwa pada tahun 2020 terjadi lagi selisih kas LPD Desa Adat Umahanyar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan untuk menutupi selisih kas dan menyeimbangkan neraca LPD tersebut, maka terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa dan Ketut Nyiliasih telah membuat kredit fiktif yakni :

1. Pada tanggal 23 September 2020 membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama I Ketut Dirgayusa dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 24 September 2020 membuat kredit fiktif/tidak benar atas Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa setelah neraca keuangan LPD Desa Adat Umahanya terlihat seimbang, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2020 I Ketut Dirgayusa menghilangkan atau menghapus data kredit atas namanya sendiri dari sistem/program keuangan LPD dengan cara seolah-olah kredit sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 23 September 2020 telah lunas, begitu juga dengan kredit fiktif atas nama terdakwa tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dihapus dari sistem/program keuangan LPD seolah-olah telah dibayar lunas pada tanggal 1 Desember 2020 padahal tidak ada pembayaran/uang yang masuk ke kas LPD Desa Umahanyar ;
• Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2021 Terdakwa bersama dengan I Ketut Dirgayusa juga telah menghapus data kredit pada sistem/program keuangan LPD Desa Adat Umahanyar dengan cara mencatat lunas, yakni kredit masing-masing atas nama :

• Ni Luh Putu Supriyatini  (Istri dari I Ketut Dirgayusa) yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dibuat untuk menutupi selisih kas LPD Umahanyar tahun 2017,
• Ni Putu Tika Pratiwi (anak kandung I Ketut Dirgayusa) yang dibuat tanggal 30 April 2018 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya dibuat untuk menutupi selisih kas LPD tahun 2018;

padahal tidak ada pembayaran atau pengembalian uang yang masuk ke kas LPD Desa Umahanyar baik untuk melunasi kredit tersebut maupun untuk menutup selisih kas yang terjadi tahun 2017 dan 2018 tersebut ;

• Bahwa sekitar bulan Mei 2021 Ketut Nyiliasih kembali menemukan adanya selisih yang sangat besar antara neraca percobaan yang dibuatnya dengan kas riil yang dipegang terdakwa sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) yang terungkap dari perbandingan antara saldo kas dalam neraca percobaan tercatat kas sebesar Rp. 967.236.855,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan kas riil yang ada pada terdakwa selaku bendahara hanya sebesar Rp. 12.354.500 (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas permasalahan tersebut kemudian Ketut Nyiliasih melaporkannya kepada Badan Pengawas LPD Desa Adat Umahanyar kemudian dilakukan rapat antara pengurus LPD dengan pengurus Desa Adat Umahanyar dan dari hasil rapat tersebut disepakati untuk dilakukan audit  oleh LPLPD Kabupaten Badung dan berdasarkan hasil audit ditemukan selisih kas sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 19 Mei 2021 ;
• Bahwa atas temuan adanya selisih kas LPD sebesar Rp. 954.882.335 (sembilan  ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tigas ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakawa mengakui telah menggunakan uang kas LPD tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri sebesar Rp. 816.711.855,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 138.170.500,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) disebabkan karena adanya pencatatan atau penginputan pendapatan LPD pada sistem/program keuangan LPD yang bersumber dari pembayaran bunga kredit sebesar Rp. 126.168.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan tunggakan rekening listrik dari nasabah/masyarakat dengan jumlah kesleuruhan Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta penggunaan cicilan kredit nasabah yang juga digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya belum melakukan ada pendapatan/penerimaan tetapi sudah diinput sebagai pendapatan dalam sistem keuangan LPD ;
• Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara LPD Desa Adat Umahanyar yang sejak Oktober 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah membuat berita acara uang kas yang mana hal tersebut adalah tugas pokok dari bendahara telah melanggar perinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yaitu prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD terkait dengan sistem administrasi LPD pada Pasal 7 ayat (1) :

“LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”;

• Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I Ketut Dirgayusa yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya telah membuat kredit fiktif/tidak benar dan tidak menjaga likuiditas LPD Desa Adat Umahanyar juga telah melanggar perinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain:

• Terkait dengan manajemen likuiditas yang diatur pada Pasal 21, yaitu :

1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah.
2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya.
3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.”

• Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang kas LPD tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD Desa Adat Umahanyar untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, tidak melakukan pembayaran atas pelunasan kredit atas nama terdakwa dan keluarganya serta tidak melakukan pembayaran atas bunga kredit atas nama terdakwa beserta keluarganya di LPD Desa Adat Umahanyar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 2.167.114.355,- (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menguntungkan I Ketut Dirgayusa melakukan pelunasan kredit atas nama I Ketut Dirgayusa, kredit atas nama Ni Luh Putu Supryatini (istri dari I Ketut Dirgayusa) serta  kredit atas nama Ni Putu Tika Pratiwi (anak dari I Ketut Dirgayusa) dengan cara menghapus data kredit pada sistem/program keuangan LPD tanpa melakukan pembayaran ke LPD Desa Adat Umahanyar dan tidak melakukan pembayaran bunga atas kredit-kredit tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 713.750.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
• Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak pernah membuat berita acara perhitungan uang kas, dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I Ketut Dirgayusa yang telah menggunakan uang kas LPD tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus maupun pengawas LPD Desa Adat Umahanyar, kemudian menutupi selisih kas yang terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan membuat kredit fiktif/tidak benar atas nama Terdakwa dan keluarganya maupun atas nama I Ketut Dirgayusa beserta keluarganya, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 beberapa kredit tersebut dihapus dari sistem/program keuangan LPD seolah-olah sudah lunas tanpa melakukan pembayaran ke LPD Desa Adat Umahanyar, serta telah mencairkan deposito milik saksi Ni Komang Nesa Suryati tanpa sepengetahuan pemilik deposito telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung cq keuangan LPD Desa Adat Umahanyar dengan total sebesar Rp. 2.880.864.355,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : PE.03.03/SR/LHP-569/PW22/5/2023 tanggal 1 September 2023 atas kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Umahanyar Desa mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan uraian sebagai berikut :

.

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ------------------------------------------------------------------------------------------------