SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDS-01/TIPIKOR/BLL/03/2025

1. 1. Identitas Terdakwa:

1. 1. Riwayat Penangkapan dan Penahanan :

1. 1. Dakwaan

KESATU

PRIMAIR:                

------- Bahwa Terdakwa Made Opi Antarini (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Kelian Desa Adat Tamblang Nomor: 030/ADAT-TBL/I/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang LPD Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. I Ketut Rencana dan Saksi Ketut Trimayasa (yang dituntut dan diperiksa dalam berkas perkara yang berbeda/splitzing), yang dilakukan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan yaitu beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum tanpa hak menggunakan saldo kas, saldo tabungan sukarela, Deposito dan uang nasabah kredit LPD Desa Adat Tamblang untuk kepentingan pribadi, yang semuanya bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri kurang lebih sebesar Rp. 855.446.574,49 (delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah atau orang lain yaitu Saksi Ir. I Ketut Rencana kurang lebih sebesar Rp. 474.170.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan Saksi Ketut Trimayasa sebesar Rp. 226.100.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.555.716.674,49 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Khusus Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Tahun 2014 s/d 2020 Nomor: 700.1.2.1/688/Ltda/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang dipedesaan, sehingga pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah Desa Adatyang ada di Bali. Terkait dengan definisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dijumpai dalam pengaturan/ peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat diwilayah Desa Pakraman;
2. Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pokoknya mengatur Desa Pakraman yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu keatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri serta di Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman;
3. Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.

Sehingga eksistensi LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adatsejak awal pendiriannya sampai saat ini, didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada hakekatnya peraturan tersebut dibentuk untuk mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD ;

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dibentuk pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 495 Tahun 1985 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang dan dasar hukum operasionalnya didasarkan pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
• Bahwa organisasi LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya menerangkan :

• Pasal 10 Ayat (1), organisasi LPD terdiri dari:

1. Prajuru LPD dan
2. Panureksa

• Pasal 10 Ayat (2),Prajuru LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

1. Pamucuk / Kepala LPD;
2. Penyarikan / Tata Usaha; dan
3. Petengen / Bendahara;

Selanjutnya struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng periode tahun 2014 sampai dengan 2024 didasarkan pada Surat Keputusan Kelian Desa Adat Tamblang Nomor: 030/ADAT-TBL/I/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang LPD Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng diantaranya sebagai berikut :

1. Ketua                      : Ir. Ketut Rencana;
2. Sekretaris                : Ketut Trimayasa;
3. Bendahara              : Made Opi Antarini;
4. Pembantu Umum    : Ketut Sumardi

Selanjutnya untuk susunan Dewan Pengawas LPD Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua            : Kepala Desa Tamblang;
2. Anggota        : Ketut Bayu Permana, ST;
3. Anggota        : Made Suka Kerta Raptyasa, SH;

• Bahwa tugas Patengen / Bendahara LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya ialah:

1. Melaksanakan transaksi keuangan;
2. Membuat berita acara uang kas;
3. Menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
4. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk.

Dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyebutkan bahwa Bendesa Adat bertugas sebagai Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Tamblang. Atas tugas sebagai Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Tamblang, maka Kepala Desa mengawasi keuangan di LPD Desa Adat Tamblang berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. I Ketut Rencana dan Saksi Ketut Trimayasa selaku Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang, melakukan pengecekan secara fisik serta melakukan pengecekan uang di brankas setiap bulan.

• Bahwa seiring dengan perkembangan LPD, maka untuk menjamin eksistensi kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD dan keberadaan Krama Desa yang menjadi anggotanya. Kurang hati-hati dalam mengelola LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada LPD, maka untuk tata kelola pembukuan, pada Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dimana desain dasar sistem administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :

Dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :

• Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman ;
• Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak ;
• Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain.
• Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen.

Selanjutnya  berdasarkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka prosedur masuknya uang Tabungan dan uang Simpanan Berjangka (deposito) ke LPD adalah sebagai berikut :

1. Tabungan

Untuk tabungan  setelah petugas tabungan datang dari memungut tabungan, uang tabungan langsung dimasukkan ke dalam Primanota Tabungan yang ada di LPD oleh petugas tabungan, setelah dimasukkan ke Primanota Tabungan petugas tabungan langsung mencatat di register tabungan, setelah itu timbulah jumlah keseluruhan tabungan yang masuk, kemudian petugas tabungan mencocokan jumlah uang fisik dengan jumlah yang ada deregister, setelah cocok uang tabungan tersebut disetorkan ke bendahara ;

1. Deposito

Setelah nasabah telah menyetujui persyaratan deposito, kemudian sekertaris membuat sertifikat deposito (bilyet), setelah dicetak bilyetnya ditandatangani oleh ketua LPD Bersama nasabah, kemudian bilyet yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan ke bendahara bersama uang deposito, setelah itu dicatakan dikas oleh Bendahara dan dicatat di Buku Register Simpanan Berjangka.

• Bahwa untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan serta meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran atau peredaran uang di desa sebagai salah satu tujuan dari LPD, pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali pada pokoknya LPD Desa Adat Tamblang mendapat modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari APBD Provinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Kredit Investasi dengan jangka waktu 5 – 10 Tahun. Selanjutnya modal LPD dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman;
• Berawal adanya surat nomor: 150/DA/TBL/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal pemberitahuan hasil audit LPD yang dibuat oleh Tim Audit Independen Desa Adat Tamblang  berdasarkan Surat Keputusan Kelian Desa Adat Tamblang Nomor: 014/DA/TBL/SK/VII/2020 tentang Pembentukan Panitia Penanganan LPD Adat Tamblang, dengan hasil penyelidikan sebagai berikut
  1. Bahwa benar telah terjadi penyimpangan manajemen yang dilakukan secara langsung maupun tidak langung oleh Ketua LPD Adat Tamblang, Sekretaris dan Bendahara
  2. Bahwa benar tata cara pembukuan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi pada metode cash flow dan pengelolaan kas tidak sesuai dengan ketentuan secara umum dengan jumlah besaran kas yang harus dipegang;
  3. Bahwa benar telah dilakukan penggandaan sistem yang dipakai untuk laporan pertanggungjawaban LPD baik kepada Desa Adat Tamblang, Pengawas LPD dan LPLPD Kabupaten Buleleng;
  4. Bahwa benar telah terjadi pemakaian tabungan sukarela yang dilakukan secara terus menerus dengan bukti perbedaan antara sistem dengan buku tabungan.
  5. Bahwa benar Ketua LPD melakukan pinjaman di LPD Desa Banyuatis dengan bentuk perjanjian kredit sekaligus LPD Desa Adat Tamblang mengeluarkan bilyet deposito sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hasil penelusuran  oleh kelian Adat Tamblang ke LPD Desa Banyuatis dibenarkan bahwa pinjaman tersebut atas nama LPD Desa Adat Tamblang sebesar Rp. 150.000.000,- dengan memalsukan tanda tangan Kelian Desa Adat Tamblang di dokumen perjanjian kredit.

1. 1. Atas investigasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014 sampai dengan 03 Juli 2020, bahwa potensi  kerugian LPD Desa Adat Tamblang sebesar Rp. 1.027.010.200 dan sudah dikembalikan oleh Ketua LPD Desa Adat Tamblang sebesar Rp. 217.000.000 sehingga sisa potensi kerugian menjadi Rp. 810.010.200;
   2. Selama proses investigasi dan penyidikan, terdapat pengakuan penggunaan uang oleh ketua LPD Desa Adat Tamblang, Sekretaris dan Bendahara sebesar Rp. 300.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
      1. 1. 1. Ketua LPD (Ketut Rencana)       Rp. 182.000.000,00
            2. Sekretaris (Ketut Trimayasa)      Rp.   69.000.000,00
            3. Bendahara (Made Opi Antarini)  Rp.   49.000.000,00 +

Jumlah                                      Rp. 300.000.000,00

Kemudian adanya pengakuan kembali penggunaan tabungan sukarela sebesar Rp. 145.000.000,- menjadi tanggungjawab Ketua LPD dengan Bendahara.

Selanjutnya atas pengecekan langsung ke lapangan tersebut, kemudian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Tabungan

     Buku tabungan yang dipegang nasabah berbeda jumlahnya dengan kartu primanota yang ada di LPD dan jumlah nominal pada buku tabungan yang di pegang nasabah rata-rata lebih besar dari pada kartu primanota yang ada di LPD.

1. Kredit

     Pada kredit yang ditemukan :

• Pemberian Kredit tidak sesuai prosedur (dari administrasi, jaminan, tandatangan;
• Kredit Fiktif ;
• Jumlah kredit di neraca (laporan) dengan data yang ada terjadi selisih.

1. Deposito

      Jumlah Bilyet yang ada termasuk nilai nominalnya tidak sesuai dengan laporan

1. Kas dan Bank

      Pada laporan antara kas dan Bank dengan kenyatan (cek fisik) ditemukan ketidaksesuaian dalam penjumlahan

Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 tim Independen Desa Adat Tamblang yang dibuat oleh Saksi Gede Suniasa, SH., (selaku ketua), Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd.,M.Sc (selaku Wakil Ketua), sdr. Ketut Bayu Permana, ST (Sekretaris), Sdr. Drs. Nyoman Arta (selaku Bendahara) dan Saksi Made Suka Kerta Raptyasa, SE (selaku anggota) menemukan temuan baru hasil dari pengembangan dan pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan LPD Desa Adat Tamblang, dengan menemukan potensi kerugian LPD dari LHP sebelumnya sebesar Rp. 810.010.200,- (delapan ratus sepuluh juta sepuluh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.556.408.900,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. 1. 1. 1. 1. Ketut Rencana        Rp. 474.170.100,-
            2. Ketut Trimayasa      Rp. 226.100.000,-
            3. Made Opi Antarini    Rp. 856.138.801,-  +

Jumlah                   Rp. 1.556.408.900

• Bahwa berdasarkan neraca LPD per tanggal 17 Juli 2020 dengan adanya selisih sebesar Rp. 970.000.000,- yang disebabkan kondisi tidak seimbang antara akun aktiva sebesar Rp. 1.138.720.654 dengan pasiva sebesar Rp. 2.108.720.654,00, dengan rincian sebagai berikut :

Selanjutnya terhadap selisih pada neraca LPD per tanggal 17 Juli 2020 yang terjadi di LPD Desa Adat Tamblang disebabkan Laporan  Neraca Bulanan maupun Rugi laba atas perintah atau permintaan Saksi Ir. I Ketut Rencana kepada Terdakwa Made Opi Antarini dan Saksi Ketut Trimayasa selama menjadi Pengurus LPD Desa Adat Tamblang selalu dibuat seolah-olah seimbang antara pasiva dengan aktiva kemudian dalam mengelola usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang khususnya dalam usaha penyaluran pinjaman atau kredit, deposito, pengelolaan Kas dan tabungan, Terdakwa bersama Saksi Ir. I Ketut Rencana dan Saksi Ketut Trimayasa tidak melaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan LPD dengan “prinsip kehati-hatian” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang "Lembaga Perkreditan Rakyat dan sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat, sehingga secara administrasi posisi keuangan LPD Desa Adat Tamblang selalu dalam keadaan sehat, padahal pada kenyataannya selama tahun 2014 s/d tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. 1. 1. 1. 1. Terhadap Penggunaan Uang Kas

Berdasarkan saldo Kas yang tercatat pada neraca pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 84.523.000,00 namun berdasarkan stock opname kas tanggal 17 Juli 2020 saldo kas Nihil, hal ini disebabkan karena atas perintah Saksi Ir. I Ketut Rencana sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Uang Kas LPD tidak setiap hari disimpan di bank BPD dan terhadap uang kas tersebut Saksi Ir. I Ketut Rencana membawa pulang dan menyimpannya. Selanjutnya setiap Saksi Ir. I Ketut Rencana membawa uang Kas LPD ke-esokan harinya Saksi Ir. I Ketut Rencana mengembalikan uang Kas LPD kepada Terdakwa Made Opi Antarini namun jumlah uangnya yang Saksi Ir. I Ketut Rencana kembalikan kepada Terdakwa Made Opi Antarini selalu berkurang atau ada selisih, dan terhadap hal tersebut atas sepengetahuan dan permintaan dari Saksi Ir. I Ketut Rencana yang berkata kepada Saksi Ketut Trimayasa “tolong dikondisikan, dan atas perintah tersebut Saksi Ketut Trimayasa membuat Berita Acara Penerimaan Uang selalu menyeimbangkan kas dengan neraca dengan cara menarik tabungan beberapa nasabah agar seolah-olah nasabah melakukan penarikan padahal yang sebenarnya nasabah tidak ada melakukan penarikan. Selanjutnya Terdakwa Made Opi Antarini atas persetujuan dari Saksi Ir. I Ketut Rencana tanpa hak menggunakan Saldo Tabungan Sukarela LPD Adat Tamblang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ganti rugi kendaraan dari suami Terdakwa Made Opi Antarini yang mengalami kecelakaan sekitar tahun 2018. Kemudian atas persetujuan Saksi Ir. I Ketut Rencana kembali, Saksi Ketut Trimayasa tanpa hak menggunakan Saldo Kas LPD Adat Tamblang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari Saksi Ketut Trimayasa.

1. 1. 1. 1. 1. Terhadap Pinjaman Bulanan

Berdasarkan saldo pinjaman bulanan yang tercatat pada neraca pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 767.589.300 namun berdasarkan print out sistem daftar saldo pinjaman bulanan pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 767.461.800 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disebabkan adanya perbedaan data antara 163 (seratus enam puluh tiga) buku tabungan nasabah dengan dengan print out primanota pada sistem LPD yang disebabkan karena Saksi Ir. I Ketut Rencana memerintahkan Saksi Ketut Trimayasa untuk mengkondisikan keadaan dengan cara Saksi Ketut Trimayasa menyesuaikan angka pada sistem dengan uang yang telah digunakan oleh Saksi Ir. I Ketut Rencana, dimana Sekertaris LPD seharusnya melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SOP dalam pencairan kredit masyarakat, yaitu sebagai berikut:

• SOP dalam pemberian kredit adalah nasabah mengajukan permohonan kredit  kemudian menyerahkan dokumen berupa Fotocopy KTP Suami Istri / atau penanggung dan KK, Surat keterangan Kelian Dadia, serta jaminan,  kemudian dilakukan analisa kredit oleh pengurus LPD (Ketua, Sekretaris dan Bagian Kredit), kemudian jika disetujui diproses/dicairkan. Dengan bunga antara 2,2 % sampai 2,5 %. Untuk pembayaran Kredit dapat dilakukan melalui Kolektor atau datang langsung ke kantor LPD untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara, kalau ramai yang bayar bisa juga dibantu oleh Sekretaris, kemudian dananya diserahkan kepada Bendahara untuk dicatatkan dalam kartu pinjaman, dan uangnya disetorkan ke Bank.

Selanjutnya dalam pemberian kredit LPD Adat Tamblang tidak selalu melalui Saksi Ketut Trimayasa namun ada beberapa pemberian kredit melalui Terdakwa Made Opi Antarini Bendahara LPD Adat Tamblang

1. 1. 1. 1. 1. Terhadap Tabungan Wajib

Berdasarkan saldo Tabungan Wajib yang tercatat pada neraca pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 37.268.475 namun berdasarkan print out daftar tabungan wajib pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 24.319.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.949.475 yang disebabkan adanya perbedaan data antara 163 (seratus enam puluh tiga) buku tabungan nasabah dengan dengan print out primanota pada sistem, dengan rincian sebagai berikut:

Kemudian dengan adanya selisih antara neraca pertanggal 17 Juli 2020 dengan print out daftar tabungan wajib pertanggal 17 Juli 2020,  Saksi Ketut Trimayasa atas persetujuan dari Saksi Ir. I Ketut Rencana mengkondisikan atau menyesuaikan keadaan neraca dengan cara Saksi Ketut Trimayasa menyesuaikan angka pada sistem dengan uang yang telah digunakan oleh Saksi Ir. I Ketut Rencana.

1. 1. 1. 1. 1. Terhadap Tabungan Sukarela

Berdasarkan SOP penerimaan tabungan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

• SOP dalam pemberian kredit adalah nasabah mengajukan permohonan kredit  kemudian menyerahkan dokumen berupa Fc KTP Suami Istri / atau penanggung dan KK, Surat keterangan Kelian Dadia, serta jaminan,  kemudian dilakukan analisa kredit oleh pengurus LPD (Ketua, Sekretaris dan Bagian Kredit), kemudian jika disetujui diproses/dicairkan. Dengan bunga antara 2,2 % sampai 2,5 %. Untuk pembayaran Kredit dapat dilakukan melalui Kolektor atau datang langsung ke kantor LPD untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara, kalau ramai yang bayar bisa juga dibantu oleh Sekretaris, kemudian dananya diserahkan kepada Bendahara untuk dicatatkan dalam kartu pinjaman, dan uangnya disetorkan ke Bank.

Namun dalam pelaksanaannya nasabah dapat juga menyetorkan uang untuk pada Saksi Ketut Trimayasa selaku Sekretaris LPD seperti Nyoman Sendiwi, Kadek Armawi Asih, Somonari Luh, Samiradi Nyoman, Ni Komang Wangi, Sri Teka Nyoman, dan Wayan Sukerni, dimana Sekretaris LPD seharusnya melakukan kegiatan meliputi :

• Berdasarkan SOP penerimaan tabungan masyarakat, yaitu sebagai berikut: SOP dalam pemberian kredit adalah nasabah mengajukan permohonan kredit  kemudian menyerahkan dokumen berupa Fc KTP Suami Istri / atau penanggung dan KK, Surat keterangan Kelian Dadia, serta jaminan,  kemudian dilakukan analisa kredit oleh pengurus LPD (Ketua, Sekretaris dan Bagian Kredit), kemudian jika disetujui diproses/dicairkan. Dengan bunga antara 2,2 % sampai 2,5 %. Untuk pembayaran Kredit dapat dilakukan melalui Kolektor atau datang langsung ke kantor LPD untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara, kalau ramai yang bayar bisa juga dibantu oleh Sekretaris, kemudian dananya diserahkan kepada Bendahara untuk dicatatkan dalam kartu pinjaman, dan uangnya disetorkan ke Bank.

Namun dalam pelaksanaannya nasabah dapat juga menyetorkan uang untuk pada Saksi Ketut Trimayasa selaku Sekretaris LPD seperti Nyoman Sendiwi, Kadek Armawi Asih, Somonari Luh, Samiradi Nyoman, Ni Komang Wangi, Sri Teka Nyoman, dan Wayan Sukerni, dimana Sekretaris LPD seharusnya melakukan kegiatan meliputi :

1. Menerima bukti-bukti transaksi dari petugas keliling (Kolektor) maupun bukti-bukti transaksi di kantor LPD pada hari itu, merekapitulasi menurut jenis transaksi dan menjumlahkan angka-angka yang ada pada bukti berdasarkan jenis transaksinya. Penjumlahan dilakukan dengan mesin jumlah yang menggunakan kertas rol (teistrook). Kertas penjumlahan di stempel pada bukti yang bersangkutan. Petugas Sekretaris LPD mencatat angka penjumlahan untuk setiap rekening/perkiraan pada neraca percobaan
2. Memutakhirkan Primanota Kredit, Primanota Tabungan dan Surat Simpanan Berjangka, berdasarkan lembar lain dari bukti yang diterimanya dari petugas keliling (Kolektor) maupun bukti transaksi di kantor LPD ;
3. Mencatat setoran tunai nota debet/kredit yang diterima dari bank, atau pengeluaran cek/bilyet giro pada buku bank. Mengarsip semua bukti dari bank menurut tanggal transaksi. Pada hari itu membuat rekapitulasi buku bank menurut jenis rekening/perkiraan dan mencatat pada neraca percobaan. Pada akhir bulan membuat rekonsiliasi rekening bank ;
4. Membuat rekening jurnal untuk transaksi non kas misalnya perhitungan bunga, pinjaman diterima, atau biaya penyusutan. Slip ini digunakan sebagai dasar pembukuan ke neraca percobaan ;
5. Menghitung bunga tabungan yang kemudian dicatat dalam buku tabungan nasabah ;
6. Pada akhir triwulan, memindahkan angka-angka dari neraca percobaan ke Laporan Kegiatan Triwulan ;
7. Pada akhir tahun memindahkan saldo neraca percobaan akhir tahun ke neraca percobaan awal tahun berikutnya ;
8. Memenuhi kebutuhan Petugas Keliling (Kolektor) dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

• Membubuhkan nomor pada blangko formulir bukti kas masuk, bukti kas keluar dan slip pemindahbukuan tabungan dengan nomeratur ;
• Mengisi nama LPD yang bersangkutan (memberi stempel) pada blangko tersebut ;
• Mengisi agenda mengenai nomor bukti yang diserahkan kepada Petugas Keliling (Kolektor), agenda ini harus ditandatangani oleh Petugas Keliling (Kolektor) dan Petugas Tata Usaha (Sekretaris LPD).

Kemudian berdasarkan saldo Tabungan Sukarela yang tercatat pada neraca pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 505.325.926,00 namun berdasarkan print out daftar tabungan wajib pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 833.714.020,- namun ada 22 (dua puluh dua) orang nasabah yang nilai saldo pada buku tabungannya berbeda dengan prima nota yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Ketut Terimayasa atas sepengetahuan dari Saksi Ir. I Ketut Rencana sebesar Rp. 185.627.556,00 sehingga sehingga total tabungan sukarela sebesar RP. 1.019.341.576,00 (Rp. 833.714.020,00 + Rp. 185.627.556), yang diantaranya sebagai berikut:

Timbul perbedaan adanya perbedaan nilai saldo pada buku tabungan dari 22 (dua puluh dua) orang nasabah di atas dengan prima nota disebabkan karena Saksi Ir. I Ketut Rencana tanpa hak menggunakan tabungan sukarela untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 145.170.000,00 dengan cara Saksi Ir. I Ketut Rencana memerintahkan Terdakwa Made Opi Antarini untuk mengkondisikan keadaan dengan cara Terdakwa Made Opi Antarini membuat seolah-olah adanya penarikan oleh nasabah untuk menutupi selisih dan membuat antara Kas dengan neraca LPD menjadi seimbang sehingga menyebabkan terdapat perbedaan/selisih pada akun aktiva dan pasiva;

1. 1. 1. 1. 1. Terhadap Deposito

Berdasarkan Saldo Deposito yang tercatat pada neraca pertanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp576.000.000,00 sesuai dengan 9 bilyet deposito yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Selanjutnya terhadap 9 bilyet deposito tersebut, terdapat 1 bilyet atas nama LPD Banyuatis senilai Rp150.000.000,00 merupakan pinjaman pribadi Saksi Ir. I Ketut Rencana ke LPD Banyuatis dengan perjanjian kredit yang mengatasnamakan LPD Tamblang yang dicatatkan menjadi deposito LPD Banyuatis sebagaimana dalam surat perjanjian kredit nomor :2020.1.230 (no. CV: 2004300001) tanggal 30 April 2020, namun kenyataannya Saksi Ir. I Ketut Rencana menggunakan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu pengembalian/pembayaran utang di LPD Desa Pakraman Unggahan yang telah digunakan oleh Saksi Ir. I Ketut Rencana sendiri. Selanjutnya dalam proses pembuatan akad atau perjanjian kredit tersebut Saksi Ir. I Ketut Rencana memalsukan tandatangan Nyoman Anggarisa selaku Kelian Adat Tamblang pada Surat Bantuan Likuiditas Nomor: 0318/LPD.TBL/4/2020 taggal 30 April 2020. Kemudian uang dari pinjaman LPD Banyuatis sebesar  Rp150.000.000,00 tersebut langsung ditransfer dari Rekening LPD Banyuatis ke rekening BPD LPD Adat Tamblang Nomor buku : A-00981373 dan nomor tabungan: 046.02.32.06036-9 pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 147.000.000,00 setelah dipotong administrasi pinjaman oleh LPD Banyuatis sebesar Rp. 3.000.000,00,-

• Berdasarkan selisih yang bersumber dari Saldo Kas, Pinjaman Bulanan, Tabungan wajib, Tabungan Sukarela dan Deposito sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, kemudian terhadap selisih tersebut digabungkan dengan nilai pada Akun Cadangan Pinjaman Ragu-ragu, deposit PPOB, pinjaman lain-lain, aktiva lain-lain, harga perolehan aktiva tetap, akumulasi penyusutan, kewajiban lain-lain, modal dasar, modal donasi, cadangan umum, cadangan khusus, rugi laba tahun berjalan, rugi laba tahun lalu dan rugi laba bulan berjalan sebagaimana tercantum dalam Neraca pertanggal 17 Juli 2020  ditemukan seyogyanya keadaan keuangan LPD Adat Tamblang 2014 sampai dengan 2020 dengan neraca keuangan sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Tahun 2014 s/d 2020 Nomor: 700.1.2.1/688/Ltda/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, telah disimpulkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang  dan merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. LPD Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sebesar Rp Rp 1.555.716.674,49 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kerugian negara senilai Rp 1.555.716.674,49 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) didapat dari selisih antara aktiva dan pasiva pada neraca bentukan hasil audit kami, dimana diketahui total aktiva senilai Rp1.054.070.154,51 dan total pasiva senilai Rp2.609.786.829,00.

Pasiva merupakan sumber dana LPD, sedangkan aktiva adalah alokasi penggunaan sumber dana LPD. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa terdapat kelebihan dana yang belum dapat dijelaskan oleh pengurus LPD Desa Adat Tamblang atas alokasi penggunaannya senilai Rp 1.555.716.674,49.

1. Nilai pasiva yang seharusnya dialokasikan pada akun aktiva senilai Rp 1.555.716.674,49 merupakan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus LPD Desa Adat Tamblang. Tim berkesimpulan bahwa nilai tersebut merupakan kas tunai yang harus ada di LPD Desa Adat Tamblang.

• Berdasarkan Atas nilai kerugian sebesar Rp 1.555.716.674,49,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah) audit dari tim auditor inspektorat kabupaten Buleleng melakukan pembagian secara proporsional berdasarkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus atas pengelolaan keuangan LPD, pembagian secara proporsional ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Bab II Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti, Pasal 4 ayat (2) apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Adapun rincian pembagian tanggung jawab atas kerugian keuangan negara pada LPD Desa Adat Tamblang adalah sebagai berikut :

1. Saudara Ketua atas nama Ir. Ketut Rencana  bertanggung jawab sebesar Rp474.170.100,00
2. Saudara Sekretaris atas nama Ketut Trimayasa bertanggung jawab sebesar Rp226.100.000,00
3. Saudari Bendahara atas nama Made Opi Antarini bertanggung jawab sebesar Rp855.446.574,49,-.

• Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat terdakwa pada tanggal 5 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan:
  1. 1. 1.  “Mengakui dan bertanggung jawab dan terhadap selisih kas di LPD Desa Adat Tamblang sebesar Rp.194.170.100,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah)”
        2. Bersedia mengembalikan selisih kas sebesar sebagaimana point 1 (satu) paling lambat sesui dengan hasil yang disepakati oleh paruman Desa Adat Tamblang;
        3. Apabila tidak mengembalikan selisih kas sesuai dengan batas waktu sebagaimana point 2 (dua), maka Terdakwa bersedia dikenakan saksi adat dan/atau hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Bahwa perbuatan Terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan  Saksi Ir. I Ketut Rencana dan Saksi Ketut Trimayasa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
  1. 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
     2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
     3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
     4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
     5. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

1. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “
2. Pasal 17  yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
   1. 1. Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :

1. Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD. “
2. Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
3. Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Prajuru LPD: d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan  LPD,  serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas.“
4. Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “
5. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus  LPD  didalam  melaksanakan  kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri  sendiri,  keluarga  dan  grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “
6. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD  melakukan  peninjauan,  penilaian  dan pengikatan terhadap agunan.”
7. Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik.

------ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIR :

-------------- Bahwa Terdakwa Made Opi Antarini (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupate