SURAT DAKWAAN

No. REG. PERK : PDS-03/Tipikor/BLL/03/2025

A. TERDAKWA :

Nama Lengkap                           :    I NYOMAN BERATA

Tempat lahir                                :    Tembok

Umur / Tgl. Lahir                         :    49 tahun/ 02 Pebruari 1976

Jenis Kelamin                             :    Laki-laki.

Kebangsaan                                :    Indonesia.

Tempat tinggal                            :    Banjar Dinas Ngis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng

Agama                                         :    Hindu.

Pekerjaan                                    :    Karyawan Swasta (Ketua LPD Ngis periode tahun 2009 s/d 2022)

Pendidikan                                  :    S-1 (Ekonomi)

B. PENAHANAN:

1. Penyidik :  

• Penyidik melakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024.
• Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2025.
• Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 04 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025.
• Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025.

1. Penuntut Umum  :   

• Penuntut Umum melakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025.

C. DAKWAAN  :

PRIMAIR

----------- Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERATA selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Paruman/Rapat Desa Adat Ngis pada tanggal 28 Juni 2009 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Desa Pakraman Ngis No: 10/DP-NGIS/VI 2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pengukuhan/Pengesahan Pengurus LPD Desa Pekraman Ngis, kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Kelian Desa Pakraman Ngis Nomor : 02/DP-NGIS/III/2013, tanggal 10 Maret 2013 tentang Susunan Badan Pengurus dan Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ngis, Kec. Tejakula Kab. Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2)  UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggalkri 11 Oktober 2011, secara melawan hukum yaitu telah membentuk pinjaman atau kredit fiktif/tidak benar di LPD Ngis dengan menggunakan nama terdakwa sendiri, nama keluarga terdakwa dan nama orang lain yang tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) maupun agunan/jaminan; telah melakukan penarikan dan menggunakan dana simpanan berjangka (deposito) milik nasabah LPD Ngis secara diam-diam tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito; dan melakukan penarikan dana tabungan sukarela milik nasabah LPD Ngis tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah pemilik tabungan sukarela sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.10.441.786.410,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng cq keuangan LPD Ngis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.13.310.652.410,00 (tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi LPD Desa Adat Ngis yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Dony & Ramli nomor : 00005/3.0448/AUP/ 05/1807-1/0/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2/01-C/HK/2002, tanggal 3 Januari 2002 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng dengan modal pertama  sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Buleleng dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa blanko cetak dan beberapa peralatan kantor dengan nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana LPD Ngis melakukan kegiatan usaha dalam bentuk simpan pinjam, melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pembayaran PDAM dan layanan BRILink ;
• Bahwa susunan pengurus LPD Ngis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 135 tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

• Kepala                          : Wayan Tember
• Tata Usaha                  : Kadek Supartini
• Kasir                             : Nyoman Sudiarka

• Bahwa pada bulan Juni 2009 Ketua LPD atas nama Wayan Tember meninggal dunia sehingga berdasarkan hasil keputusan Paruman/rapat Desa Adat Ngis pada tanggal 28 Juni 2009 menunjuk terdakwa I Nyoman Berata (yang sebelumnya sempat berganti nama menjadi Nyoman Sudiarka dan menjabat sebagai Kasir LPD Ngis) sebagai Ketua LPD Ngis dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Desa Pakraman Ngis No: 10/DP-NGIS/VI 2009, tangggal 6 Juli 2009 tentang Pengukuhan/Pengesahan Pengurus LPD Desa Pakraman Ngis, kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Kelian Desa Pakraman Ngis Nomor : 02/DP-NGIS/III/2013, tanggal 10 Maret 2013 tentang Susunan Badan Pengurus dan Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ngis, Kec. Tejakula Kab. Buleleng, dengan susuan pengurus dan karyawan LPD Ngis sebagai berikut :

• Kepala                           : I Nyoman Berata (Terdakwa)
• Tata Usaha                   : Kadek Supartini
• Kasir                              : Luh Kristanti
• Petugas lainnya            : Nyoman Sarjana

: Komang Arta

: Ketut Ariana

• Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, terdakwa selaku Ketua (Pemucuk) LPD Ngis mempunyai tugas:

1. mengkoordinir pengelolaan LPD;
2. bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik dalam maupun di luar pengadilan;
3. mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
4. menentukan manajemen dan operasional LPD;
5. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

• Bahwa selain tugas sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, terdakwa selaku Ketua LPD Ngis juga membuat laporan bulanan dan tahunan karena Kadek Supartini selaku tata usaha/sekretaris LPD Ngis tidak menguasai cara membuat laporan bulanan dan tahunan sehingga tugas tersebut diambil alih oleh terdakwa;
• Bahwa pada awal terdakwa menjabat sebagai Ketua LPD Ngis pada sekitar tahun 2009 terdakwa melakukan pinjaman pada LPD Ngis dengan menggunakan nama terdakwa sendiri namun terdakwa mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pokok angsuran dan bunga pinjamannya tersebut sehingga terdakwa yang sudah berpengalaman sebagai kasir di LPD Ngis dan mengetahui alur serta mekanisme pengelolaan keuangan LPD kembali melakukan pinjaman pada LPD Ngis dengan menggunakan nama-nama keluarga terdakwa yang mana uang pinjaman/kredit tersebut dipergunakan untuk membayar pokok angsuran dan bunga pinjaman terdakwa pada LPD Ngis sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, padahal keluarga terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan tidak mengetahui namanya digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit di LPD Ngis;
• Bahwa untuk membayar kredit fiktif/tidak benar yang dibentuk oleh terdakwa dengan menggunakan nama terdakwa dan nama keluarga terdakwa dan untuk menyeimbangkan neraca keuangan LPD Ngis akibat dari ketidakmampuan terdakwa melakukan pembayaran pokok angsuran dan bunga kredit yang dibentuk oleh terdakwa baik dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan nama keluarganya tersebut maka terdakwa meminta kepada saksi Luh Kristanti selaku kasir/bendahara LPD Ngis untuk membuat catatan kas bon seolah-olah terdakwa meminjam uang kas LPD Ngis yang mana besaran nilai kas bonnya sama dengan besaran kewajiban terdakwa melakukan pembayaran pokok angsuran dan bunga kredit atas nama terdakwa, keluarga terdakwa maupun nama orang lain sehingga dalam neraca keuangan terlihat adanya pembayaran pokok dan bunga angsuran padahal tidak ada uang yang masuk kedalam kas LPD Ngis untuk pembayaran pokok dan bunga angsuran yang dilakukan oleh terdakwa;
• Bahwa tindakan terdakwa yang telah membuat pinjaman atau kredit fiktif/tidak benar dan membayarnya dengan cara seolah-olah terdakwa kas bon pada kas LPD Ngis, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan kas bon yang telah dilakukan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kembali membentuk kredit baru yang juga tidak benar (fiktif) yang dilakukan dengan cara menggunakan nama nasabah yang pernah meminjam uang di LPD Ngis seolah-olah mengajukan pinjaman ke LPD Ngis dan untuk itu terdakwa membuat sendiri administrasi Bukti Kas Masuk berupa tabungan wajib, biaya administrasi dan biaya materai yang merupakan kewajiban nasabah peminjam (debitur) sebagaimana mestinya dan terdakwa juga membuat Bukti Kas Keluar sebagai bukti seolah-olah ada dana LPD Ngis yang keluar sesuai dengan kredit tidak benar yang dibentuk oleh terdakwa tersebut, yang dalam proses administrasinya tersebut terdakwa telah memalsukan tanda tangan debitur LPD Ngis selanjutnya terdakwa memasukkan datanya kedalam sistem keuangan LPD Ngis sebagai pinjaman dengan besaran pinjaman disesuaikan dengan jumlah kas bon atau jumlah kewajiban terdakwa terhadap pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah dibentuk sebelumnya dan apabila ada selisih lebih maka dana selisih lebih tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
• Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 terdakwa telah membentuk 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kredit fiktif/tidak benar atas nama terdakwa, keluarga terdakwa dan juga menggunakan nama orang lain tanpa dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) dan tanpa adanya jaminan atau anggunan kredit melainkan hanya mencatatkan nomor Surat Perjanjian Pinjaman dan nama peminjam untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas pinjaman yang dilakukan dalam sistem keuangan LPD Ngis dengan rincian pinjaman sebagai berikut :

• Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kredit fiktif/tidak benar yang dibentuk oleh terdakwa baik atas nama terdakwa, keluarga terdakwa maupun nama orang lain tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran pokok dan bunga angsuran dan juga telah melakukan pelunasan terhadap sebagian dari pinjaman atau kredit fiktif/tidak benar tersebut yang dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan pembayaran angsuran pokok dan pelunasan pokok pinjaman sejumlah Rp.7.125.064.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan saldo pinjaman sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 13.817.521.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa selain membentuk kredit fiktif/tidak benar untuk menutupi kas bon dan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga atas pinjaman kredit yang dibentuk oleh terdakwa tersebut, terdakwa juga telah mencairkan simpanan berjangka (deposito) milik nasabah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik simpanan dan menggunakan uang deposito milik nasabah tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri yang dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 terdakwa telah mencairkan 78 (tujuh puluh delapan) bilyet deposito milik nasabah dengan jumlah keseluruhan Rp.7.035.000.000,00 (tujuh miliar tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa melakukan penarikan dana deposito nasabah yang ada di LPD Ngis tanpa sepengetahuan pemilik deposito dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan nasabah pada Bukti Kas Keluar yang telah dibuat oleh saksi Luh Kristanti selaku kasir/bendahara LPD Ngis seolah-olah yang menandatangani Bukti Kas Keluar tersebut adalah pemilik deposito (deposan), selanjutnya dana deposito nasabah tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar bunga atas deposito yang digunakan tersebut, membayar bunga dan angsuran pokok pinjaman serta pelunasan pinjaman, apabila ada sisa lebih atas pencairan deposito tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
• Bahwa selain melakukan penarikan dan menggunakan uang deposito milik nasabah, terdakwa juga tidak menyetorkan dana deposito nasabah atas nama I Made Suanda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke kas LPD Ngis, yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan tanah milik I Made Suanda seluas 5 are yang berlokasi di Banjar Ngis Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng yang dibeli oleh terdakwa senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian ditambahkan lagi oleh I Made Suanda dengan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang didepositokan oleh I Made Suanda di LPD Ngis adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataannya terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke kas LPD Ngis melainkan telah terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pokok dan bunga kredit fiktif/tidak benar yang terdakwa bentuk dan sisanya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, dan untuk mengelabui I Made Suanda atas uang yang didepositokannya tersebut maka terdakwa tetap menerbitkan dan menyerahkan bilyet deposito LPD Ngis No. 01302 tanggal 13 Nopember 2015 kepada I Made Suanda namun deposito tersebut tidak tercatat dalam sistem keuangan LPD Ngis;
• Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penarikan atas simpanan berjangka (deposito) milik nasabah sehingga dana nasabah tersebut tidak lagi tercatat dalam sistem keuangan LPD Ngis, tetapi bunga atas deposito tersebut masih terus dibayar kepada pemiliknya dengan menggunakan uang kas LPD Ngis sehingga menimbulkan selisih kas pada neraca atau pembukuan LPD Ngis, dan untuk menutupi selisih kas tersebut selanjutnya terdakwa kembali melakukan kas bon di LPD Ngis;
• Bahwa pada periode tahun 2018 s/d tahun 2021 terdakwa juga melakukan penarikan dan penggunaan dana tabungan sukarela nasabah LPD Ngis atas nama Komang Sukadasna dengan nomor tabungan 001675 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan secara bertahap  dengan cara terdakwa mendebet tabungan Komang Sukadasna pada sistem keuangan LPD Ngis kemudian terdakwa membuat Bukti Kas Keluar dengan memalsukan tanda tangan Komang Sukadasna yang mana uang tabungan milik Komang Sukadsana pada rekening tabungan nomor 001675 yang telah terdakwa lakukan penarikan keseluruhan sejumlah Rp.2.810.000.000,00 (dua miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• bahwa dana tabungan sukarela milik Komang Sukadasna tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar bunga atas tabungan sukarela itu sendiri sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.410.000.000,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar pokok dan bunga kredit fiktif bentukan terdakwa maupun untuk keperluan terdakwa sendiri;
• Bahwa  perbuatan terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 yang telah membentuk kredit fiktif/tidak benar atas nama terdakwa, keluarga terdakwa dan atas nama orang lain dan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencairan simpanan berjangka/deposito milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah serta melakukan penarikan tabungan sukarela milik Komang Sukadasna tanpa seijin pemiliknya tersebut telah memperkaya diri terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 10.441.786.410,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membayar kredit terdakwa pada Bank BRI Unit Tejakula, Bank BPD Bali Unit Lovina, KPR pada Bank Mandiri, Koperasi Mandala Merta Sedana dan di LPD Kalibukbuk;
• bahwa terdakwa juga telah mempergunakan uang yang terdakwa peroleh dari hasil pencairan kredit, deposito dan tabungan sukarela milik nasabah untuk bermain judi dan keperluan sehari-hari terdakwa beserta keluarganya serta membeli tanah, membuka usaha cincin batu akik, usaha cuci mobil namun semua usaha tersebut gagal sehingga terdakwa mengalami kerugian;
• Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan LPD Ngis yang telah membentuk pinjaman/kredit yang tidak sebenarnya atas nama terdakwa, keluarga terdakwa dan atas nama orang lain, telah melakukan penarikan dan penggunaan Deposito milik nasabah serat melakukan penarikan tabungan sukarela nasabah LPD Ngis, Kec. Tejakula Kab. Buleleng tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yaitu prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD terkait dengan sistem administrasi LPD pada Pasal 7 ayat (1) : “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”;
• Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua LPD Ngis Kec. Tejakula Kab. Bueleng dalam pengelolaan keuangan LPD Ngis juga telah melanggar Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD pasal 7 ayat (2) berbunyi ‘”LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD”, ayat (2) berbunyi sistem administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II”, Lampiran II berbunyi “keuangan LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, dst...”
• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng cq keuangan LPD Ngis sebesar Rp. 13.310.652.410,00 (tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi LPD Desa Adat Ngis yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Dony & Ramli nomor : 00005/3.0448/AUP/ 05/1807-1/0/V/2024, tanggal 31 Mei 2024.

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ----------------------------------

SUBSIDIAIR

----------- Bahwa Terdakwa I NYOMAN BERATA selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan keputusan Paruman/rapat Desa Adat Ngis pada tanggal 28 Juni 2009 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Desa Pakraman Ngis No: 10/DP-NGIS/VI 2009, tangggal 6 Juli 2009 tentang Pengukuhan/Pengesahan Pengurus LPD Desa Pekraman Ngis. Kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Kelian Desa Pakraman Ngis Nomor : 02/DP-NGIS/III/2013, tanggal 10 Maret 2013 tentang Susunan Badan Pengurus dan Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ngis, Kec. Tejakula Kab. Buleleng, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan pasal 35 ayat (2)  UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 201, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.10.441.786.410,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua LPD Ngis telah membentuk pinjaman fiktif/tidak benar di LPD Ngis tanpa Surat Perjanjian Kredit maupun agunan/jaminan dengan menggunakan nama terdakwa sendiri, nama keluarga terdakwa dan nama orang lain, telah melakukan penarikan dan menggunakan dana simpanan berjangka (deposito) milik nasabah LPD Ngis tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito dan juga telah melakukan penarikan dana tabungan sukarela milik nasabah LPD Ngis tanpa sepengetahuan nasabah pemilik tabungan sukarela sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD,  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq keuangan daerah cq keuangan LPD Ngis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.13.310.652.410,00 (tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang didukung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi LPD Desa Adat Ngis yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Dony & Ramli nomor : 00005/3.0448/AUP/ 05/1807-1/0/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2/01-C/HK/2002, tanggal 3 Januari 2002 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng dengan modal pertama  sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Buleleng dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa blanko cetak dan beberapa peralatan kantor dengan nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana LPD Ngis melakukan kegiatan usaha dalam bentuk simpan pinjam, melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pembayaran PDAM dan layanan BRILink ;
• Bahwa susunan pengurus LPD Ngis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng nomor 135 tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

• Kepala                          : Wayan Tember
• Tata Usaha                  : Kadek Supartini
• Kasir                             : Nyoman Sudiarka

• Bahwa pada bulan Juni 2009 Ketua LPD atas nama Wayan Tember meninggal dunia sehingga berdasarkan hasil keputusan Paruman/rapat Desa Adat Ngis pada tanggal 28 Juni 2009 menunjuk terdakwa I Nyoman Berata (yang sebelumnya sempat berganti nama menjadi Nyoman Sudiarka dan menjabat sebagai Kasir LPD Ngis) sebagai Ketua LPD Ngis dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Desa Pakraman Ngis No: 10/DP-NGIS/VI 2009, tangggal 6 Juli 2009 tentang Pengukuhan/Pengesahan Pengurus LPD Desa Pakraman Ngis, kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Kelian Desa Pakraman Ngis Nomor : 02/DP-NGIS/III/2013, tanggal 10 Maret 2013 tentang Susunan Badan Pengurus dan Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Ngis, Kec. Tejakula Kab. Buleleng, dengan susuan pengurus dan karyawan LPD Ngis sebagai berikut :

• Kepala                           : I Nyoman Berata (Terdakwa)
• Tata Usaha                   : Kadek Supartini
• Kasir                              : Luh Kristanti
• Petugas lainnya            : Nyoman Sarjana

: Komang Arta

: Ketut Ariana

• Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan P